Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Kasino ( Live Baccarat ) Online (Studi Putusan Nomor 396/Pid.B/2019/Pn-Mdn)

Abstract

Tindak pidana judi online awalnya terjadi pada tahun 1994 negara Antigua dan Barbuda di Karibia. Di Indonesia tindak pidana judi diatur pada Pasal 303 KUHP dan tindak pidana judi online diatur pada pasal 27 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 19 Tahun 2016 tentnag Informasi dan Transaksi Elektronik). Dengan maraknya judi online di Indonesia belakangan ini dan mudah nya mengakses situs situs judi online membuat peneliti tertarik untuk membahas tentang judian online tersebut. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah Bagaimana Delik Pidana Judi (Live Baccarat) Online dalam ketentuan Hukum Pidana dan Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi (Live Baccarat) Online berdasarkan Putusan Nomor 396/PID.B/2019/PN.Mdn. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan penerapan hukum positif, suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library Research), Penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan dan Wawancara. Dari beberapa delik yang ada didalan KUHPidana, delik biasa adalah delik yang murni berkaitan dengan judi online, karena pada delik biasa penyidik dapat langsung melakukan penyidikan tanpa ada persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Baik itu penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan upaya paksa yang dipandang perlu. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana judi online (berdasarkan putusan PN Medan Nomor 396/PID.B/2019/PN.MDN) Dimana JPU menggunakan pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang merupakan pasal yang mengatur tentang judi konvensional. Dalam UU, pasal mengenai judi Online sudah lebih dikhususkan yaitu diatur pada pasal 27 ayat (2) UU ITE Jo pasal 45 ayat (2) UU ITE (UU Nomor 19 Tahun 2016 tentnag Informasi dan Transaksi Elektronik). The crime of online gambling originally occurred in 1994 of the antigua and barbuda countries in the Caribbean. In Indonesia, the crime of gambling is regulated in Article 303 of the Criminal Code and the crime of online gambling is regulated in article 27 paragraph (2) of the ITE Law. With the rise of online gambling in Indonesia recently and the ease of accessing online gambling sites, the author is interested in discussing online gambling. The problem raised from this study is How to CriminalIze Gambling (Live Baccarat) Online in the provisions of the Criminal Law and How to CriminalLy Accountability against Gambling Actors (Live Baccarat) Online based on Decision Number 396 / PID. B/2019/PN.Mdn The research method used in this research is normative juridical, namely the type of research conducted by studying the existing laws and regulations. The nature of this research is descriptive analysis to provide data as accurate as possible. The data collection technique was carried out by means of library research (Library Research). This method is by conducting research on various written reading sources, namely books on law, legal journals and also existing statutory regulations. Field research (Field Research), namely by conducting research into the field, in this case the author directly conducts a study directly to the Medan District Court and Interviews with Mr. Immanuel, S.H., M.H., as a Judge at the Medan District Court. Of the several offenses in the Criminal Code, ordinary offenses are offenses that are purely related to online gambling, because in ordinary offenses investigators can directly conduct investigations without the consent of the victim or the injured party. Be it arrests, searches, detentions, and forced efforts that are deemed necessary. Accountability for perpetrators of online gambling crimes (based on the decision of the Medan District Court Number 396/PID.B/2019/PN.MDN) Where the Public Prosecutor uses article 303 paragraph (1) of the 3rd Criminal Code which is an article that regulates conventional gambling. In the law, the article regarding online gambling has been more specifically regulated, namely Article 27 paragraph (2) of the ITE Law in conjunction with article 45 paragraph (2) of the ITE Law (Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions).