Kajian Hukum Atas Penerapan Konsep Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Dairi

Abstract

Masyarakat terbentuk dari bagian kompleks yang muncul dari kelompokkelompok seperti keluarga. Keluarga atau rumah tangga memiliki permasalahannya sendiri, secara umum yang sering tersorot adalah adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya di Indonesia, secara global kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang banyak timbul dalam masyarakat. Keresahan yang timbul akibat maraknya kekerasan dalam rumah tangga mendorong negara untuk membentuk aturan hukum yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana. Namun, pemikiran untuk memenjarakan pelaku yang merupakan anggota keluarga juga bukanlah solusi yang tepat, untuk itu restorative justice diterapkan dalam permasalahan ini. Bagaimana pengaturan hukum restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana penerapan restorative justice diupayakan dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Dairi, dan bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Dairi dalam hal mengupayakan restorative justice terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai restorative justice di Indonesia masih lemah, hanya beracu pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/08/VII/2018. Penerapan restorative justice di wilayah hukum Polres Dairi telah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan oleh Unit PPA Polres Dairi, namun kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kurangnya sumber daya manusia di pihak kepolisian yang memahami konsep restorative justice menjadi kendala tersendiri dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Dairi. Society is made up from a complex parts that build up from groups such as family. Family or household always have their own problems. In general, family problems which often highlighted are the existence of domestic violence crimes. Not only in Indonesia, globally the domestic violence crimes is one of the most existence problem in society. The concern that surface due to the highly cases from domestic violence crimes has state to issue a law which states that domestic violence is a criminal act. However, the thought of imprisoning the perpetrators who are family members is also not a right solution for this problem, therefor restorative justice is applied to this case.How is the legal regulation of restorative justice towards domestic violence crime, how the application of restorative justice is sought in the settlement of domestic violence crime in the jurisdiction of the Dairi Police District, and how the obstacles faced by the police in seeking the implementation of restorative justice towards domestic violence crime in the jurisdiction of the Dairi Police District. This research is done by using normative juridical method which supported by primary, secondary, and tertiary law materials which were analyzed in an analytically descriptive technique. The regulation about restorative jutice in Indonesia is still delicate, it’s only refers to Circular Letter of Police Chief Number: Se/08/VII/2018. The implementation of restorative justice in the jurisdiction of Dairi Police District has been carried out consistently and sustainably, however the lack of public’s knowledge about Law Act No. 23 Year 2004 about The Elimination of Domestic Violence and the lack of human resource on Police Department who understand the concept of restorative justice are becomes another obstacles in resolving the domestic violence crime especially in the jurisdiction of Dairi Police District.