Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Terhadap Penumpang Transportasi Umum Apabila Terjadi Kecelakaan (Studi Pt Antar Lintas Sumatera)

Abstract

Pada prinsipnya kegiatan pengangkutan merupakan hubungan hukum yang bersifat perdata akan tetapi mengingat transportasi umum telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pangangkutan yaitu menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa transportasi terlindungi.Penyelenggaraan dibidang transportasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana ditetapkan Pasal 3 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum kepada penumpang apabila menagalami kecelakaan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 serta Untuk mengetahui pertanggungjawaban PT Antar Lintas Sumatera (ALS) terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan. Metode penelitian pada skripsi ini adalah : Yuridis Normatif, yakni suatu penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang- undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sifat Penelitian yaitu Deskriptif Analisis serta Sumber data yang diperoleh yaitu Data Primer dan Sekunder dan Teknik Pengumpulan Data terdiri dari Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Hasil pembahasan yang diperoleh adalah dari data wawancara dan pada proses penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa Penegakan perlindungan hukum khususnya bagi penumpang juga perlu dioptimalkan agar hak penumpang dan kewajiban pengangkut bisa terlaksana dengan baik sesuai kebijakan yang berlaku. serta bertanggung jawab apabila penumpang mengalami kerugian dengan memberikan ganti kerugian sebagai bentuk pertanggung jawaban yang sesuai didalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban dari PT ALS Sumatera Utara Terdapat 10 peraturan, dari peraturan nomor 1 sampai nomor 10 pada peraturan nomor 7 Apabila kendaraan mengalami kecelakaan atau terbakar atau barang-barang yang rusak, hilang tidak menjadi tanggungan perusahaan atau dalam istilah Undang-Undang digolongkan kepada force majeur dan biaya-biaya perawatan atau perobatan para penumpang yang timbul akibat terjadinya kecelakaan adalah tanggung jawab, dalam hal ini Jasa Raharja. Maka, jika terjadinya kecelakaan penumpang pada PT ALS yang bertanggung jawab adalah Jasa Raharja. In principle, transportation activities are a legal relationship of a civil nature, but considering that public transportation has become a necessity for the wider community, government intervention is needed in transportation activities, namely determining policies or regulations related to transportation activities so that the interests of consumers who use transportation services are protected. in the field of transportation, it is expected to be able to realize the objectives of implementing road traffic and transportation as stipulated in Article 3 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Transportation. The purpose of this study is to find out and understand the form of accountability of public transportation companies to passengers if they experience an accident based on Law No. 22 of 2009 and to find out the responsibility of PT Antar Lintas Sumatra (ALS) to passengers in the event of an accident. The research methods in this thesis are: Juridical Normative, which is a study that examines written law from various aspects such as aspects of theory, philosophy, comparison, structure/composition, consistency, general explanation and explanation of each article, formality and binding power of a law. the law and the language used is the language of law. The nature of the research is descriptive analysis and the source of the data obtained is Primary and Secondary Data and Data Collection Techniques consist of Library Research and Field Research. The results of the discussion obtained are from interview data and in the research process in the field it can be concluded that the enforcement of legal protection, especially for passengers, also needs to be optimized so that the rights of passengers and the obligations of carriers can be carried out properly according to applicable policies. and is responsible if the passenger suffers a loss by providing compensation as a form of appropriate responsibility in the provisions of the legislation. Liability of PT ALS Sumatera Utara There are 10 regulations, from regulation number 1 to number 10 in regulation number 7 If the vehicle is in an accident or caught fire or damaged, lost goods are not the responsibility of the company or in terms of the law it is classified as force majeure and the costs of care or treatment of passengers that arise as a result of an accident is the responsibility, in this case Jasa Raharja. So, if there is a passenger accident, PT ALS is responsible for it is Jasa Raharja.