Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Jalan Tol Medan-Binjai (Studi Kasus Putusan No: 744/Pdt.G/2017/PN Mdn)

Abstract

Tanah dan pembangunan merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan, dua hal yang saling terikat. Tanah merupakan faktor yang paling penting bagi penunjang keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan berbagai fasilitas kepentingan umum mutlak diperlukan tanah yang cukup luas untuk menunjang terlaksananya program tersebut. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol di Indonesia sangat tergantung pada ketersediaan lahan, yang sebagian besar tanah-tanah yang terkena objek pengadaan tanah tersebut merupakan tanah masyarakat yang telah diberikan atas hak yang sebagian besar berupa hak milik baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Dalam penelitian ini rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan penetapan ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol di indonesia dan bagaimana prosedur penetapan ganti rugi pembebasan tanah jalan tol Medan-Binjai serta bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah dalam penetapan ganti rugi berkaitan dengan putusan No:744/Pdt.G/2017/PN.Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder, data primer dan data tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan tentang ganti kerugian diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan prosedur penetapan pemberian ganti rugi yaitu dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak atas tanah yaitu penetapan ganti rugi di dasarkan atas musyawarah, ganti rugi yang layak dan adil yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik Land and development are two things that are intertwined. The land is the most important factor for supporting the success of development, especially the construction of various public interest facilities is necessary to have a large enough land to support the implementation of the program. The development of infrastructure such as toll roads in Indonesia is highly dependent on the availability of land that most of the land affected by the land acquisition object is community land that has rights, most of which are in the form of ownership rights, both certified and uncertified. In this study, the formulations of the problems were how to regulate the determination of compensation for land acquisition for toll roads in Indonesia, what procedure for determining compensation for land acquisition for the Medan-Binjai toll road, and what legal protection for holders of land ownership rights in determining compensation related to Decision No: 744/Pdt.G/2017/PN.Medan. The research method used was normative juridical research with a statutory approach from primary, secondary, and tertiary data. Based on the results of the study, the regulation of compensation was regulated in the statutory regulation No. 2 of 2012 concerning land acquisition for development in the public interest and the procedure for determining compensation, namely the stages of planning, preparation, implementation, and submission of results. The form of legal protection for holders of land rights was the determination of compensation based on deliberation, appropriate and fair compensation that could provide better life sustainability.