Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (Bprpi) Dalam Penguasaan Tanah Eks Hgu PTPN II Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (Studi Kantor Sekretariat Bprpi)

Abstract

Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia adalah sebuah kelompok Masyarakat Adat Melayu Deli yang memperjuangkan Hak Ulayat nya. Lahirnya BPRPI pada tahun 1953 berakar konflik yang menimpa Masyarakat Adat Melayu sebagaimana mengalami hambatan dalam penguasaan Hak Ulayat. Adapun alas hak Masyarakat Adat BPRPI dalam penguasaan tersebut berdasarkan Historis dan Akta Konsesi 1898 Sultan Deli. Setelah mengalami konflik dalam menguasai objek tersebut, Masyarakat Adat BPRPI membawa konflik ini ke meja Persidangan sehingga Hakim memutuskan bahwa yang berwewenang dalam penguasaan objek tersebut adalah Masyarakat Adat BPRPI berdasarkan Putusun Mahkamah Agung No. 1734K/Pdt/2001. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hak terhadap Status Tanah Ulayat dan Adat di Indonesia, Bagaimana Hak Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Tanah Eks HGU di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dan Bagaimana Hambatan dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II oleh Masyarakat Adat BPRPI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan memperoleh data melalui bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi terkait serta wawancara dengan sifat desriptif analisis yang menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Hasil Penelitian nya adalah Regulasi yang mengatur tentang kedudukan Hak Ulayat diatur di UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (3) dan 28 I Ayat (2), kemudian di Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA Pasal 3 dan 5, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 67 Ayat (1), Undang -undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 6 Ayat (1) dan (2) dan Peraturan Mentri Agraria No. 18 Tahun 2019 Tentang Tata cara penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Hak Masyarakat Adat BPRPI dalam penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali berdasarkan Akta Konsesi 1898 Sultan Deli dan Putusun Mahkamah Agung No. 1734K/Pdt/2001. Hambatan Masyarakat Adat BPRPI dalam penguasaan Tanah Eks HGU di Desa Sampali adalah penggarap Organisasi Masyakat Pemuda Pancasila ataupun yang disebut dengan PP yang ingin menguasai lahan tersebut Kemudian ada beberapa orang yang mengaku mempunyai hak milik tanah di daerah Hak Ulayat Masyarakat Adat BPRPI Kampung Tanjung Mulia di Desa Sampali dengan dasar hukum Putusan Pengadilan juga. The Indonesian People's Struggle Agency is a Malay Indigenous People group that fights for His Rights. The birth of BPRPI in 1953 rooted for a conflict that struck the Malay Society as a real obstacle in the mastery of Ulwrench. The BPRPI Indigenous People's rights are in the mastery based on Historical and the 1898 Sultan Concession Deed. After experiencing the conflict in mastering the object, the BPRPI Indigenous Peoples brought this conflict to the Trial table so that the Judge decided that what berwewenang in the possession of the object is the BPRPI Indigenous People based on Supreme Court No. 1734K/Pdf/2001. The problem in this study is How Rights Regulation on Tanah Ulwrench and Customs in Indonesia, How Indigenous Right People BPRPI in HGU Mastery in Sampali Village, District Percut Sei Tuan, Deli Serdang and How Obstacle at BPRPI II Society in PT HGU Regency. The research method used is normative Juridical research by obtaining data through primary and secondary legal materials originating from official documents, books, laws and data from related agencies and interviews with the nature of the analysis using desriptif analysis using qualitative analysis with approaches through library and field studies. The results of the Study are Regulations that regulate the position of the Right of Ulayat Law in the 1945 Article 18 B Paragraph (3) and 28 I Paragraph (2), then in Law No. 5 of the year 1960 concerning UUPA Article 3 and 5, Law No. 41 of 1999 concerning Forestry Article 67 Paragraph (1), Law No. 39 Year 1999 Concerning Human Rights Article 6 Paragraph (1) and (2) and Ministerial Regulation Allarians No. In 18, 2019 About Procedures penatausahaan Land Ulayat Unitary Society of Indigenous Peoples. The BPRPI Indigenous People's Rights in Tanah Ex HGU PTPN II in Sampali Village based on the Deed 1898 Sultan Deli and Putusun Supreme Court No. 1734K/Pdf/2001. Indigenous People's Resistance in the mastery of Ex HGU Land in Sampali Village is the pursuit of young pancasila sociate Organization or called PP who wants to master the land, then there are some people who claim to have land property rights in the area of Ulwrenching Indigenous Peoples Village of Tanjung Sampali Village and Law at the Sampali Law.