Analisis Yuiridis Penerapan Pidana Tambahan Bagi Pengedar Narkotika Golongan I (Studi Wilayah PN Lubuk Pakam)

Abstract

Penerapan pidana pokok terhadap pelaku peredaran gelap narkotika tidak memberikan efek jera bagi para pelaku. Hal ini dibuktikan dengan tingginya peredaran gelap narkotika di Indonesia. Kabupaten Deli Serdang adalah termasuk daerah yang memiliki peredaran narkotika cukup tinggi. Banyaknya kasus narkotika yang ditangani oleh Kepolisian Resor Deli Serdang, Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menjatuhkan putusan kepada para penggedar narkotika golongan I lebih mengedepankan pidana pokok tanpa memberikan pidana tambahan bagi pelaku. Oleh karen itu, diperlukan penerapan pidana tambahan bagi para penggedar narkoba golongan I disamping pidana pokok agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara atas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk hubungan antara Penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika di Indonesia. Kedua, Apa yang menjadi Urgensi Penerapan pidana tambahan bagi penggedar narkotika golongan I dalam prespektif teori pemidanaan. Ketiga, Bagaimana bentuk pidana tambahan yang sesuai dengan sistem pemidanaan Indonesia yang dapat diterapkan kepada pengedar narkoba golongan I. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, didukung dengan wawancara. Data penelitian dianalisis dengan analisis deskriptif untuk menganalisis permasalahan penelitian. Hasil penelitian yang pertama hubungan antara Penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim adalah satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) Indonesia. Hasil yang kedua, bahwa penerapan pidana tambahan bagi penggedar narkotika golongan I bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam prespektif teori pemidanaan serta memberikan manfaat bagi negara seperti perampasan aset terdakwa akan menjadi milik negara dan dapat dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, pengumuman putusan hakim di media masssa misalnya akan memberikan dampak preventif bagi masyarkaat untuk tidak melakukan kejahatan peredaran narkotika. Hasil yang ketiga, adalah bentuk pidana tambahan yang sesuai dengan sistem pemidanaan Indonesia yang dapat diterapkan kepada pengedar narkoba golongan I adalah perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim sebagai bentuk penerapan pidana tambahan. The application of the main criminal offense against the perpetrators of illicit narcotics trafficking does not provide a deterrent effect for the perpetrators. This is evidenced by the high trafficking of narcotics in Indonesia. Deli Serdang Regency is an area that has a fairly high narcotics distribution. The number of narcotics cases handled by the Deli Serdang Police, the Lubuk Pakam District Attorney and decided by the Lubuk Pakam District Court. The judge of the Lubuk Pakam District Court in giving a decision to the class I narcotics dealers prioritized the main crime without giving additional penalties for the perpetrators. Therefore, it is necessary to apply additional penalties for class I drug dealers in addition to the main punishment in order to provide benefits to the community and the state for the sentence imposed by the judge. The problem in this research is how is the relationship between the Police Investigator and the Public Prosecutor and Judge in law enforcement of narcotics illicit trafficking in Indonesia. Second, what is the urgency for the application of additional penalties for class I narcotics dealers in the perspective of criminal theory. Third, what are the additional forms of punishment in accordance with the Indonesian criminal system that can be applied to class I drug dealers. This research method is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The data obtained came from secondary data. The data collection technique is literature study, supported by interviews. Research data were analyzed by descriptive analysis to analyze research problems. The results of the first research are the relationship between Police Investigators and Public Prosecutors and Judges is an integral part of the Indonesian criminal justice system. The second result is that the application of additional penalties for class I narcotics dealers aims to provide legal certainty in the perspective of criminal theory and provide benefits to the state such as the seizure of the defendant's assets that will become state property and can be utilized by the state for the benefit of the wider community. In addition, the announcement of the judge's decision in the mass media, for example, will have a preventive impact on the community not to commit narcotics trafficking crimes. The third result, is the form of additional punishment in accordance with the Indonesian criminal system that can be applied to class I drug dealers, namely the confiscation of certain goods and the announcement of the judge's decision as a form of additional criminal application.