Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kendaraan Angkutan Umum yang tidak Laik Jalan (Study di Sat Lantas Polres Serdang Bedagai)

Abstract

Kebijakan serta penerapan hukum pidana terhadap kelaiakan kendaraan angkutan umum dalam wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai pada umumnya itu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Namun walaupun aturannya sudah sesuai tetapi dalam kenyataannya masih saja ada yang melakukan pelanggaran terutama masalah kelaiakan kendaraan angkutan umum yang masih terbilang jauh dari kata nyaman terhadap para penumpang, selain itu juga dapat menimbulkan hal-hal yang lainnya seperti polusi udara, kemacetan serta kecelakaan di jalan raya. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini penulis fokuskan pada kebijakan serta penerapan hukum pidana di wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai terkait dengan kelaikan kendaraan angkutan umum yang sering digunakan oleh masyarakat setempat untuk beraktifitas dari satu tempat ketempat lain. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yakni Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yaitu: Undang-Undang, Buku-Buku, Data online, serta Jurnal Hukum yang berkaitan dengan materi yang penulis bahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini juga mengandung data Primer dan Sekunder, Field Research (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dan dalam hal ini penelitian langsung dilakukan di Polres Serdang Bedagai tentang Kelaikan Angkutan Umum yang tidak layak jalan. Kebijakan dan penerapan hukum pidana lalu lintas di Sektor Polres Serdang Bedagai dilakukan dengan membuka uji kelaikan kendaraan atau sering disebut uji KIR oleh masyarakat, mulai dari uji mesin, uji stadar kelengkapan kendaraan. Serta dalam penerapannya juga Polres Serdang Bedagai juga melakukan kerja sama dengan instansi lain guna melakukan ketertiban, kenyamanan, dan kedamaian dalam berlalu lintas. Apabila melakukan melanggar aturan yang telah ditetapkan maka akan mendapatkan sanksi berupa hukum pidana atau sanksi adminitratif agar memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang tidak taat aturan berkendara. Policies and the application of criminal law to the feasibility of public transportation vehicles within the jurisdiction of the Serdang Bedagai Police are generally in accordance with Law No. 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic. However, even though the rules are appropriate, in reality there are still violations, especially the issue of the feasibility of public transportation vehicles which are still far from comfortable for passengers, besides that it can also cause other things such as air pollution, congestion and road accidents raya. The problems posed in this study are focused on policies and the application of criminal law in the Serdang Bedagai Police District Law regarding the feasibility of public transportation vehicles that are often used by local people to carry out activities from one place to another. The research method used is normative juridical, and the data collection technique that the author uses is Library Research, namely research conducted based on reading sources, namely: Laws, Books, Online Data, and Legal Journals related to the material covered. the author discusses in this thesis proposal. This research also contains Primary and Secondary data, Field Research (field research), namely by conducting direct field research. And in this case, direct research was carried out at the Serdang Bedagai Police Station on the Eligibility of Public Transportation that was not roadworthy. The policy and application of traffic criminal law in the Serdang Bedagai Police Sector is carried out by opening a vehicle feasibility test or often called a KIR test by the community, starting from engine testing, testing standard vehicle equipment. As well as in its implementation, the Serdang Bedagai Police also cooperates with other agencies to maintain order, comfort, and peace in traffic. If you violate the rules that have been set, you will get sanctions in the form of criminal law or administrative sanctions in order to provide a deterrent effect to road users who do not obey the driving rules.