Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pelaksanaan Tugas Pembimbingan Terhadap Klien Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan)

Abstract

Pelaku tindak pidana korupsi memiliki kekuasaan, modal (politik), dan posisi strategis yang memungkinkan atau mempengaruhi pengambilan kebijakan publik. Dengan pertimbangan ini, perlakuan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dipandang perlu untuk tidak dipersamakan dengan pelaku tindak pidana umum. Banyak koruptor yang telah divonis bersalah oleh pengadilan dengan pidana perampasan kemerdekaan badan selama sekian tahun, tetapi dapat dengan sangat cepat menyelesaikan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Peran BAPAS Kelas I Medan diperlukan untuk mewujudkan efektivitas Pembimbingan dan Pengawasan terhadap klien tindak pidana korupsi agar warga binaan pemasyarakatan tersebut dapat diterima dan bermanfaat oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris berupa wawancara, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Seluruh data dan bahan hukum akan diinventarisir dan dianalis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu, PK memiliki peran untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi dengan melakukan penelitian kemasyarakatan sejak dikeluarkannya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gweijsde). Pembimbingan yang dilakukan terhadap klien pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan pengawasan guna mengetahui efektifitas dari program yang diberikan. Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan terhadap klien tindak pidana korupsi pada BAPAS Kelas I Medan membutuhkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman yang lebih terarah, terpadu dan terperinci. Efektivitas pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan terhadap klien tindak pidana korupsi pada BAPAS Kelas I Medan masih belum dapat diwujudkan dikarenakan beberapa faktor seperti, hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Perpetrators of criminal acts of corruption have the power, capital (political), and strategic positions that enable or influence public policy making. With this consideration, the treatment of perpetrators of criminal acts of corruption is deemed necessary not to be equated with perpetrators of general crimes. Many corruptors have been convicted by the court of criminal deprivation of bodily freedom for many years, but can very quickly finish their criminal period in Correctional Institutions. The role of BAPAS Class I Medan is needed to realize the effectiveness of Guidance and Supervision of clients for criminal acts of corruption so that the inmates can be accepted and benefited by the community. The research method used is normative legal research which is supported by empirical data in the form of interviews, this research is descriptive analytical using a legal approach and a conceptual approach. All data and legal materials will be inventoried and analyzed qualitatively. As for the results of this study, namely, PK has a role to provide guidance to clients who are perpetrators of corruption by conducting community research since the issuance of the Judge's Decision which has permanent legal force (inkracht van gweijsde). Guidance that is carried out on clients who are perpetrators of corruption must be carried out with supervision in order to determine the effectiveness of the programs provided. The implementation of Guidance and Supervision of clients of corruption crimes at BAPAS Class I Medan requires implementation instructions and technical instructions as guidelines that are more focused, integrated and detailed. The effectiveness of the implementation of Guidance and Supervision on clients of criminal acts of corruption at BAPAS Class I Medan still cannot be realized due to several factors such as law, law enforcement, facilities and facilities, society, and legal culture.