Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Burung Nuri Secara Ilegal Sebagai Tindak Pidana Mengangkut Dan Mengeluarkan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Nomor 1758/Pid.B/Lh/2019/Pn.Mdn)

Abstract

Permasalahan yang terjadi dalam konservasi alam tentunya melibatkan perbuatan melanggar hukum seperti memiliki burung nuri secara illegal tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib. Kasus yang ada dalam Putusan Nomor 1758/Pid.B/Lh/2019/Pn.Mdn menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran pidana dalam konservasi alam. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan lebih ringan dari aturan pidana yang berlaku dengan alasan terpida selama masa pemeriksaan kooperatif serta barang bukti ditemukan dalam keadaan sehat dan masih hidup. Putusan ini juga dinilai terlalu ringan untuk sekedar pelanggaran konservasi alam. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai kepemilikan Burung Nuri secara ilegal sebagai tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)? Bagaimana analisis putusan tentang sanksi pidana terhadap kepemilikan Burung Nuri secara ilegal sebagai tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian membuktikan pengaturan kepemilikan burung nuri sudah dijelaskan dalam pengaturan konservasi alam yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati. Dalam analisisnya, pengadilan tidak menjatuhi hukuman maksimal diakibatkan terdakwa kooperatif dalam penyidikan dan memudahkan petugas penyidik, selain itu barang bukti yang di sita masih dalam kondisi sehat dan tidak terlihat tanda-tanda luka di tubuh barang bukti. The problems that occur in nature conservation certainly involve unlawful acts such as illegally owning parrots without permission from the authorities. The case in Judgment No. 1758/Pid.B/Lh/2019/Pn.Mdn shows that there are still criminal offences in nature conservation. In the judgment, the judge ruled that it was lighter than the applicable criminal code on the grounds that it was convicted during the period of the cooperative examination and the evidence was found to be in good health and still alive. This ruling is also considered too light for a mere violation of nature conservation. In this study, the author formulates a problem, namely how is the legal arrangement regarding the illegal possession of Parrots as a criminal act of transporting and removing protected animals in a living state (Study Decision No. 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)? What is the analysis of the ruling on criminal sanctions against illegal possession of Parrots as a criminal offence of transporting and removing protected animals in a living state (Study Judgment No. 17858/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)? In this study, the authors used qualitative research methods with descriptive analysis. The results of the study prove that the regulation of parrot ownership has been explained in the nature conservation regulation, namely Law Number 5 of 1990, the conservation of biological resources is the management of biological natural resources. In its analysis, the court did not sentence the maximum sentence because the defendant was cooperative in the investigation and made it easier for the investigating officer, besides that the evidence seized was still in good health and there were no signs of injuries on the body of the evidence.