Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga)

Abstract

Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dapat membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut melalui penyaluran pinjaman. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut Bagaimana Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam HatironggaBagaimana Cara Penyelesaian Masalah Yang Terjadi Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Hatirongga. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atau sumber bacaan, Penelitian ini bersifat deskriftif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang dipakai oleh Koperasi dalam melaksanakan simpan pinjam. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang memenuhi anspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Pengertian tersebut telah disempurnakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Berdasarkan pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang secara bersama-bersama bergotong royong berdasarkan persamaan kerja untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat secara umum. Unsur kepercayaan dalam suatu perjanjian kredit mutlak diperlukan sehingga dalam penyaluran kreditnya kreditur diwajibkan agar memiliki keyakinan atas kembalinya kredit yang diberikan kepada debitur tersebut tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sehingga dengan adanya keyakinan tersebut pihak kreditur dalam hal ini akan merasa terlindungi hak- haknya untuk memperoleh kembali uang atau barang yang diberikan kepada kreditur tersebut secara kredit. Cooperatives are business entities based on the principle of kinship that can help the community meet their needs through lending in Law no. 17 of 2012 concerning Cooperatives. The problems in this study were as follows: What Form of Default in Unguaranteed Credit Agreements at Hatirongga Savings and Loans Cooperative was and what solving problems occur in the provision of unguaranteed loans at Hatirongga Savings and Loans Cooperative was. The type of research used was Normative juridical (library studies), which is to find and collect data by conducting library research or reading sources. This research was descriptive that it did not aim to test research hypotheses but provided an overview of the reality of the legal rules used by cooperatives in carrying out savings and loans. Cooperatives are legal entities established by individuals or cooperatives legal, which fulfill shared aspirations and needs in the economic, social, and cultural fields following the values and principles of cooperatives. The definition has been refined in Article 1 point 1 of Law Number 17 of 2012. Indonesian cooperatives are groups of people who work together based on equality of work to advance the economic interests of members and society in general. The element of trust in a credit agreement is necessary so that in distributing credit, creditors need to have confidence in the return of credit given to the debtor at the agreed time so the creditor will feel protected by his rights to get his money or goods back that given to the creditor on credit.