Penerapan Hukum Pidana Pengrusakan Hutan Terhadap Pelaku Pidana Kerusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 521/Pid.B-Lh/2019/Pn Rhl)

Abstract

Penebangan liar (illegal logging) merupakan kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tindak Pidana pengerusakan Hutan terhadap pelaku Illegal Logging berdasarkan Putusan nomor: 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl dan bagaimana upaya penanggulangan tindak Pidana Pengerusakan Hutan terhadap pelaku Ilegal Logging. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan pendekatan yang berusaha mengkaji, menggabungkan atau mengaitkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktek di lapangan. Hasil penelitian adalah Peran Polisi kehutanan berdasarkan peraturan Perundang-undangan dalam memberantas tindak pidana Illegal Logging pada saat ini sangat tidak sejalan dengan peraturan yang sudah ada sehingga banyaknya kasus-kasus yang tidak di jalankan menurut peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging sebagai upaya melindungi Hutan Rokan Hilir adalah melalui upaya Preemtif sebagai upaya awal melalui sosialisasi pentingnya menjaga kawasan hutan dan lingkungan hidup, upaya preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana Illegal Logging melalui patroli Polisi Kehutanan, serta upaya represif sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Illegal Logging sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Kehutanan. Illegal logging is an activity in the forestry sector or a series of activities that include logging, transportation, management to buying and selling (exportimport) of timber that is illegal or contrary to applicable laws. The problem in this study is how to enforce the law on the crime of forest destruction against illegal logging actors based on Decision number: 521/Pid.BLH/ 2019/PN Rhl and how to overcome the crime of forest destruction against illegal logging actors. The method used is normative juridical law research, namely with an approach that seeks to synchronize, combine or link the applicable legal provisions in legal protection to norms or other legal regulations in relation to the application of these legal regulations in practice in the field. The result of the research is that the role of the forest police based on legislation in eradicating illegal logging crimes is currently not in line with existing regulations so that many cases are not carried out according to existing laws and regulations. Efforts made by the Forestry Police in tackling the crime of illegal logging as an effort to protect the Rokan Hilir Forest are through Preemptive efforts as an initial effort through socializing the importance of protecting forest areas and the environment, preventive efforts as an effort to prevent the occurrence of criminal acts of Illegal Logging through Forestry Police patrols, as well as repressive efforts as an effort to carry out law enforcement against perpetrators of illegal logging crimes in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and Forestry-related Laws and Regulations.