Optimalisasi Fungsi Reserse Kriminal dalam Menangani Tindak Pidana Pemerasan (Studi Polsek Belawan)

Abstract

Hasil penelitian ini, pertama bahwa bahwa Polsek Medan Belawan dalam pelaksaaan fungsi penegakan hukum Polri dan pelaksanaan fungsi pengayoman memiliki beberapa strategi / kebijakan kriminal dalam mengatasi maraknya tindak pidana pemerasan (pemalakan) di wilayah hukum Medan Belawan. Upaya dari Reskrim Polsek Belawan adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif dalam penegakan hukum. Upaya represif dari Reskrim Polsek Belawan diantaranya Patroli Rutin, Penyelidikan dan penyidikan, sedangkan upaya preventif dari Polsek Belawan adalah dengan melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana pemerasan di wilayah Belawan melalui kegiatan sosialisasi bahaya kejahatan, hubungan kerjasama dengan institusi pendidikan dan pemerintah setempat. Hasil yang kedua, bahwa Hambatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dihadapi oleh Polsek Belawan dapat dibedakan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal (dari dalam) institusi kepolisian dapat dikategorikan menjadi faktor sumber daya manusia, Minimnya Dana Operasional Penyidikan, Sarana dan Prasarana ditingkat Polsek Belawan yang tidak memadai, Minimnya Kordinasi antar sesama Polsek di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, Adanya Intervensi terhadap Penyidik. Sedangkan hambatan eksternal dapat dibedakan menjadi Adanya Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tindak Pidana Ringan, Budaya kesadaran hukum masyarakat wilayah Belawan yang masih rendah, Rendahnya tingkat Pendidikan Masyarakat di Kawasan Belawan dan Faktor Geografis Wilayah Belawan. Hasil yang ketiga, bahwa Penegakan hukum pidana tidak hanya didasarkan atas bekerjanya sistem peradilan pidana (criminal justice system) semata, tetapi juga harus memperbaiki unsur budaya (culture) atau perilaku masyarakat dan penegak hukum agar hukum tidak hanya bekerja secara tekstual semata tetapi juga dapat mengakomodir keadilan masyarakat dalam proses penegakannnya. Dengan kata lain, di institusi kepolisian, penegakan hukum pidana tidak hanya mengejar prinsip penegakan hukum formal semata tetapi jika ada ruang atau kesempatan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana hal ini tentunya menjadi lebih baik untuk diterapkan. Artinya, fungsi pengayoman kepolisian harus dimaksimalkan melalui program-program pencegahan terjadinya tindak pidana di tengah-tengah masyarakat. The results of this study, firstly that the Medan Belawan Police in implementing the law enforcement function of the Police and the implementation of the protection function have several strategies / criminal policies in overcoming the rampant criminal acts of extortion (pemalakan) in the jurisdiction of Medan Belawan. The efforts of the Belawan Police Criminal Investigation Unit are to carry out preventive and repressive efforts in law enforcement. The repressive efforts of the Belawan Police Criminal Investigation Unit include Routine Patrols, Investigations and Investigations, while the Belawan Police's preventive efforts are to prevent the occurrence of criminal acts of extortion in the Belawan area through outreach activities on the dangers of crime, cooperative relationships with educational institutions and the local government. The second result is that the barriers to criminal law enforcement against the crime of extortion faced by the Belawan Police can be divided into internal and external barriers. Internal obstacles (from within) the police institution can be categorized into human resource factors, the lack of investigative operational funds, inadequate facilities and infrastructure at the Belawan Police Sector level, the lack of coordination between fellow police officers in the Belawan Harbor Police jurisdiction, and the intervention of investigators. Meanwhile, external obstacles can be distinguished into the existence of a Supreme Court Regulation concerning Minor Crimes, the low legal awareness culture of the Belawan area community, the low level of public education in the Belawan area and the geographical factors of the Belawan area. The third result is that criminal law enforcement is not only based on the operation of the criminal justice system, but also has to improve the cultural elements or behavior of the community and law enforcement so that the law does not only work textually but can also accommodate community justice in its enforcement process. In other words, in the police institution, criminal law enforcement does not only pursue the principle of formal law enforcement, but if there is room or opportunity to prevent criminal acts from happening, it is certainly better to implement it. This means that the protection function of the police must be maximized through programs to prevent the occurrence of criminal acts in the community.