Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan Di Wilayah Hukum Polres Langkat

Abstract

Penelitian Tesis ini mengenai Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan Di Wilayah Hukum Polres Langkat. Perkebunan merupakan salah satu sumber ekonomi financial yang sangat penting bagi rakyat dan bagi negara, sehingga peranannya sangat penting terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana menguasai lahan perkebunan di Indonesia, (2) Bagaimana peran yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat, (3) Bagaimana hambatan yang dihadapi Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat. Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang – undangan dan konsepsional denga analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aturan hukum mengenai penguasaan lahan perkebunan diatur dalam ketentuan Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mana ancaman pidana penjara diatur dalam ketentuan pasal 107 adalah dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), Peran yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan yaitu mengacu kepada Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang salah satunya adalah pihak Polres Langkat menerima laporan pengaduan tentang terjadinya tindak pidana penguasaan lahan perkebunan, dan hambatan yang dihadapi Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan yaitu terdiri dari hambatan dari aturan hukumnya, hambatan dari penegak hukumnya, dan hambatan dari sarana dan prasarananya. Saran dari tesis ini yaitu masyarakat harus memahami aturan tentang lahan perkebunan, agar tidak sembarangan memasuki lahan perkebunan yang bukan menjadi hak dari masyarkat, agar tidak terjadinya konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha. This thesis research is about the role of the police in law enforcement for criminal acts controlling plantation land in the Langkat police jurisdiction. Plantation is one source of financial economy that is very important for the people and for the state, so its role is very important for the national economy. This study raises the formulation of the problem, namely (1) How are the legal rules regarding the crime of controlling plantation land in Indonesia, (2) How is the role played by the Langkat Police in law enforcement of the crime of controlling plantation land in the Langkat Police Legal Area, (3) How are the obstacles faced by the Langkat Police in law enforcement of the crime of controlling plantation land in the Langkat Police Legal Area. The research method uses normative juridical research by analyzing the laws and regulations and conceptual analysis with descriptive data analysis. The results of this study indicate that the rule of law regarding control of plantation land is regulated in the provisions of Law no. 39 of 2014 concerning Plantations, where the threat of imprisonment is regulated in the provisions of Article 107 is sentenced to a maximum of 4 years imprisonment or a maximum fine of 4,000,000,000 (four billion rupiah), the role played by the Langkat Police in law enforcement of the crime of controlling plantation land namely referring to Law No. 2 of 2002 concerning the Police, and the obstacles faced by the Langkat Police in enforcing the law on the crime of controlling plantation land, which consist of obstacles from the rule of law, obstacles from law enforcement, and obstacles from facilities and infrastructure. The suggestion from this thesis is that law enforcement agencies should strictly enforce the law against perpetrators of land grabbing who seek to unilaterally control plantation land without valid evidence.