Kedudukan Hukum Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Menurut Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset bekas Milik Asing/Tionghoa (Studi di Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan hukum Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T). Bahwasanya terdapat 40 (empat puluh) aset dengan rincian, antara lain 15 (lima belas) telah jelas kedudukan hukumnya, dan 25 (dua puluh lima) belum selesai. Berdasarkan hal tersebut, maka perumusannya yaitu: Pertama, bagaimanakah penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa yang belum ditetapkan status hukumnya?. Kedua, bagaimanakah kepastian hukum bagi yang menduduki/menguasai fisik Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa?. Dan ketiga, bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan terhadap kendala-kendala pada Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa?. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan instrumen pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan/studi dokumen, dengan analisis data deskriptip analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ABMA/T yang telah jelas kedudukan hukumnya, yaitu terhadap aset tersebut telah terbit sertipikat sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelesaian terhadap aset yang belum selesai, antara lain dilakukan penelitian administrasi dan lapangan kembali, dilanjutkan pembahasan oleh tim untuk tindak lanjut penyelesaian aset tersebut. Terhadap ABMA/T yang dikuasai secara pisik, tetapi sama sekali belum dilakukan proses penyelesaian secara ketentuan yang berlaku, maka dilakukan pendekatan secara persuasif dan sosialisasi secara terus menerus. Upaya yang dilakukan terhadap kendala terkait proses pengurusan yang panjang, adalah memperkuat koordinasi antara instasi yang terlibat, terutama dengan Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan. Terhadap kendala telah terbitnya sertipikat, dilakukan pendaftaran pemblokiran ke Kantor Pertanahan agar tidak terjadi mutasi kepemilikan. Selain itu, dilakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturannya. Peraturan terbaru yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.06/2020 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, juga didukung dengan peraturan lainnya. Dalam penyelesaian ABMA/T, harus dipastikan memandang hukum nasional yang mengaturnya, sebagai suatu bagian hukum yang saling berkaitan yang membentuk satu kesatuan, yang bertolak kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagai konsep dasar sistem hukum nasional, demi terciptanya kepastian hukum dan harmonisasi hukum. Sedangkan rekomendasinya yaitu: dibuatkan data base berbasis web, up date secara berkala, dan dilakukan peraturan sewa terhadap ABMA/T, untuk perseorang/badan hukum yang menguasai secara fisik tetapi belum berlandasan hukum yang berlaku. This study examines the legal position of Foreign/Chinese Former Assets (ABMA/T). Whereas there are 40 (forty) assets with details, among others 15 (fifteen) have clear legal status, and 25 (twenty five) have not been completed. Based on this, the formulations are: First, how is the settlement of Foreign/Chinese Former Assets whose legal status has not been determined? Second, how is the legal certainty for those who occupy/control the physical assets of Former Foreign/Chinese Owned?. And third, how are the obstacles faced and the efforts made to the constraints on the Foreign/Chinese-Owned Former Assets?The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, with interview data collection instruments and literature study/document study, with descriptive analysis data analysis. The results of this study indicate that ABMA/T has a clear legal position, that is, a certificate has been issued for the asset in accordance with applicable regulations. Settlement of assets that have not been completed, among others, carried out administrative and field research again, followed by discussions by the team to follow up on the completion of these assets. Against ABMA/T that are physically controlled, but the settlement process has not yet been carried out according to the applicable provisions, a persuasive approach and continuous socialization are carried out. Efforts have been made to overcome obstacles related to the lengthy management process, namely to strengthen coordination between the agencies involved, especially with the National Land Agency and the Prosecutor's Office. With regard to the issue of the issuance of the certificate, a block registration is carried out at the Land Office so that there is no transfer of ownership. In addition, the regulations have been updated. The latest regulation used is the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 62/PMK.06/2020 concerning the Settlement of Foreign/Chinese-Owned Used Assets, also supported by other regulations. In the settlement of the ABMA/T, it must be ensured that the national law that governs it is viewe as an interrelated part of the law that forms a single unit, which departs from Pancasila and the 1945 Constitution as the basic concepts of the national legal system, in order to create legal certainty and legal harmonization. While the recommendations are: create a web-based data base, update it regularly, and apply rental regulations to ABMA/T, for individuals/legal entities that have physical control but are not based on applicable law.