Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Abstract

Implementasi kebijakan ialah prosedur yang dilakukan sehingga suatu kebijakan mencapai tujuannya. Implementasi merupakah suatu proses universal tindakan administratif yang bisa diteliti pada tingkatan program tertentu, penelitian ini bertujuan buat mengenali Implementasi Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta mengetahui dan menganalisa Aspek–aspek yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggunakan analisis data kualitatif yaitu penelitian ini dianalisis dengan observasi, wawancara, dan meneliti suatu objek berdasarkan fakta. Informan pada penelitian ini sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum berjalan baiknya Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi. Faktor – faktor yang mempengaruhi belum berjalannya dengan baik adalah kurangnya pengetahuan, persepsi, kondisi fisik, jenis kelamin serta lingkungan tempat tinggal masyarakat, kurangnya sumber daya manusia yang bertugas pada pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kurangnya anggaran khusus yang di alokasikan untuk peralatan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), seringnya terjadi kendala sehingga Standart Operasional Pelayanan (SOP) terkadang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan hendaknya memperbanyak kegiatan sosialisasi ke 21 Kecamatan yang terdiri dari 151 Kelurahan yang terbagi dalam 2000 Lingkungan maupun melakukan kerjasama dengan Dinas terkait dan pihak swasta, serta lebih meningkatkan iklan bukan hanya di radio tetapi memanfaatkan media cetak serta media sosial, lebih meningkatkan sumber daya khususnya sumber daya manusia yang menangani pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menganggarkan belanja peralatan untuk media social maupun untuk SIMPBB, Standart Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditentukan menjadi terlaksana, sehingga pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)lebih baik Policy implementation is a procedure carried out so that a policy achieves its goals. Implementation is a universal process of administrative action that can be investigated at a certain program level, this study aims to identify the implementation of Medan City Regulation Number 3 of 2011 concerning Rural and Urban Land and Building Taxes and identify and analyze the aspects that influence it. This study uses a descriptive method that uses qualitative data analysis, namely this research is analyzed by observation, interviews, and researching an object based on facts. There were 11 informants in this study. Data collection techniques were obtained from interviews, observations, and documentation. While the data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the Medan City Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Rural and Urban Land and Building Taxes has not gone well. This can be seen from the lack of good communication, resources and bureaucratic structure. Factors that influence not going well are lack of knowledge, perception, physical condition, gender and community living environment, lack of human resources in charge of Land and Building Tax (PBB) services, lack of a special budget allocated for equipment Land and Building Tax (PBB) services, obstacles often occur so that Service Operational Standards (SOP) are sometimes not met. Therefore, the Medan City Tax and Levy Management Agency should increase socialization activities to 21 sub-districts consisting of 151 sub-districts divided into 2000 neighborhoods as well as collaborate with related agencies and private parties, as well as further increase advertising not only on the radio but using the media. printing and social media, further increasing resources, especially human resources who handle Land and Building Tax (PBB) services, budgeting for equipment spending for social media and for SIMPBB, Standard Operational Services (SOP) that have been determined to be implemented, so that Land Tax services and Better Buildings (UN).