Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Pada Usaha Mikro,Kecil, Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada PT. Sucofindo Cabang Medan)

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Aspek mengembangkan kinerja bagi UMKM bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu PT. Sucofindo memberikan layanan kredit modal bagi UMKM. Maka perlu diketahui bagaimana bentuk perlindungan hukum serta penyelesaian kredit macet pada PT. Sucofindo dan mekanisme pemberian pinjaman kepada UMKM. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dimana menelaah teori-teori, konsep-konsep, asa-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dimana penelitian ini mengunakan isi pasal atau perjanjian dari PT. Sucofindo.Pelaksanaan pinjam meminjam antara PT. Sucofindo dan pihak peminjam (UMKM) menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang UMKM baik di PT. Sucofindo maupun KUHPer. Dengan kata lain perlindungan hukum telah diatur jika dilakukan kegiatan pinjam meminjam oleh UMKM sehingga mengurangi resiko terjadinya wanprestasi. Micro, Small, and Medium Enterprises are productive economic enterprises that stand alone. They were carried out by individuals or business entities that are not subsidiaries or branches of companies that were owned, controlled, or become a part of either directly or indirectly with small or large businesses with a total net worth or annual sales results. The aspect of developing performance for SMEs is not easy, therefore PT. Sucofindo provides capital credit services for MSMEs. So it is necessary to know the form of legal protection and settlement of bad loans at PT. Sucofindo and the mechanism for lending to MSMEs. This study used the normative juridical research method which examines theories, concepts, legal principles, and legislation related to this study, in which this study used the contents of articles or agreements from PT. SUCOFINDO. Lending and borrowing between PT. Sucofindo and borrowers (MSMEs) use Republic of Indonesia Government Regulation Number 7 of 2021 concerning MSMEs at PT. Sucofindo and the Criminal Code. In other words, legal protection had been regulated if lending and borrowing activities were carried out by MSMEs to reduce the risk of default.