Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Penyidikan (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Abstract

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, salah satunya pemberantasan korupsi. Atas dasar itulah keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman, penguasaan peraturan perundang-undangan dan terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar penanganan tindak pidana korupsi bisa berhasil. Adapun perumusan masalah dalam Tesis ini adalah Bagaimana pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Apakah faktor-faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tipe atau Jenis penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh data yuridis empiris yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data skunder belaka, dan mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta menggali informasi dengan cara melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan oleh Jaksa Penyidik. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia yaitu berdasarkan : Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Harus sesuai dengan prosedur yang tertera dalam peraturan Jaksa Agung RI No: Perja 039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dimulai dari Pra Penyelidikan, Penyelidikan dan Penyidikan. dan kendala-kendala yang di hadapi dalam proses penanganan tindak Pidana korupsi pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dimulai dari karena kurangnya tenaga penyidik dalam proses penyidikan, Sulitnya dalam pemanggilan saksi serta Perlawanan dari pelaku tindak pidana korupsi. As one of the law enforcement agencies, the Prosecutor's Office is required to play a greater role in upholding the rule of law, one of which is the eradication of corruption. On that basis, professional expertise must be possessed by the Prosecutor's Office, both regarding understanding, mastery of legislation and technological developments. This is so that the handling of corruption can be successful. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the investigation authority of corruption crimes carried out by the Attorney General of the Republic of Indonesia, how is the process of investigating criminal acts of corruption at the North Sumatra High Prosecutor's Office, and what are the inhibiting factors in the process of investigating corruption at the high prosecutor's office. North Sumatra. The type or type of research in writing this thesis is normative juridical which is supported by empirical juridical data, namely library law research carried out by researching library materials or secondary data, and reviewing legislation relating to the issues to be discussed and digging up information. by doing research in the field in order to find out more about the problems discussed. In this case the author conducted interviews with the investigators of the North Sumatra High Prosecutor's Office in order to obtain accurate information regarding law enforcement against corruption at the level of investigation by the Investigating Prosecutor. The results of this study are the regulation of the investigative authority of criminal acts of corruption carried out by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, namely based on: the Criminal Code (KUHAP), the Prosecutor's Law, the Corruption Crime Act, the Prevention and Eradication Act. Money Laundering (TPPU), Law on the Corruption Eradication Commission (KPK). The process of investigating corruption at the North Sumatra High Court. It must be in accordance with the procedures stated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No: Perja 039/A/JA/10/2010 concerning the Technical Administration of the Handling of Special Crime Cases, starting from Pre-Inquiry, Investigation and Investigation. and the obstacles faced in the process of handling corruption crimes at the level of investigation at the North Sumatra High Prosecutor's Office starting from the lack of investigators in the investigation process, the difficulty in summoning witnesses and resistance from the perpetrators of corruption.