Implementasi Kebijakan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara

Abstract

Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok mengakomodir penyerahan Surat Keterangan Asal (SKA) secara elektronik sehingga dapat memudahkan importir dalam menyampaikan dokumen SKA dalam rangka memperoleh fasilitas tarif preferensi sehingga atas barang yang diimpor dapat dikenakan bea masuk lebih rendah bahkan sampai 0%. Namun demikian masih ditemukan adanya perbedaan pemahaman terkait pemenuhan Surat Keterangan Asal (SKA) sehingga dapat menyebabkan kepuasan pengguna jasa menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan ACFTA serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dimaksud pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Kebijakan ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara masih perlu dilakukan perbaikan dikarenakan komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik yang yang dipengaruhi oleh faktor belum adanya Standard Operating Procedures (SOP), fragmentasi yang luas, adanya pemahaman yang berbeda antar pegawai, belum adanya saluran khusus terkait penanganan kendala SKA, sosialisasi yang terbatas, dan kompetensi petugas Layanan Informasi. Sedangkan yang mendukung implementasi adalah disposisi yang dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi, insentif, sarana prasarana, pengawasan internal, usia, keterbukaan informasi dan kontrak kinerja. The issuance of the Minister of Finance Regulation number 171/PMK.04/2020 concerning Procedures for Imposing Import Duty Tariffs on Imported Goods Based on the Agreement on Trade in Goods in the Framework Agreement on Economic Cooperation and Certain Agreements between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China has accommodated the submission of Certificate of Origin (COO) electronically. This makes it easier for importers to submit COO documents to obtain preferential tariff facilities so that imported goods can be subject to lower import duties, even up to 0%. However, it is still found that there are differences in understanding regarding the fulfillment of Certificate of Origin (COO) which causes service user satisfaction to decrease. This study aims to determine the implementation of the ACFTA policy and the factors that influence the implementation at the Medium Customs Type, Customs and Excise Controlling and Servicing Office of Belawan, North Sumatera. The method used is descriptive qualitative with data collection is done through observation, interviews and documentation. Meanwhile the data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Policy in Improving the Quality of Services for Medium Customs Type, Customs and Excise Controlling and Servicing Office of Belawan, North Sumatera still need improvement because communication, resources and bureaucratic structure have not gone well, which is influenced by This is due to the absence of Standard Operating Procedures (SOP), wide fragmentation, different understandings between employees, the absence of special channels related to handling COO constraints, limited socialization and competence of Information Services officers. Meanwhile, those that support implementation are disposition which are influenced by organizational culture factors, incentives, infrastructure, internal control, age, information disclosure and performance contracts.