Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pegawai Kontrak Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Di Kota Medan

Abstract

Pegawai kontrak memiliki peranan cukup penting demi berjalannya pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Seperti halnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang melaksanakan pelayanan publik untuk melaksanakan penanggulangan bencana tentunya banyak memerlukan tenaga kerja, oleh karena kurangnya PNS yang pada BPBDm sehingga BPBD mengangkat pegawai kontrak demi menunjang kinerja BPBD. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan pegawai kontrak pada BPBD di Kota Medan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja bagi pagawai BPBD Kota Medan Dalam Pelaksanaan penanggulangan bencana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Meto de pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Kedudukan Pegawai Kontrak pada BPBD di Kota Medan belum ada secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga kedudukan Pegawai Kontrak pada BPBD di Kota Medan disamakan dengan PPPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jika melihat dari perjanjian kerja/petikan yang dibuat dalam bentuk baku BPBD, menandakan kedudukan PHL di BPBD berada dalam posisi lemah, mau tidak mau PHL harus menerima semua kertentuan yang termuat dalam perjanjian kerja/petikan tersebut. Suatu perjanjian dianggap telah memenuhi syarat sahnya persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ada tiga syarat sahnya perjanjian yang telah terpenuhi kecuali syarat yang pertama, yaitu sepakat diantara kedua belah pihak. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Pegawai BPBD Kota Medan antara lain: gaji yang telah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kota Medan tahun 2021 dan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan melalui BPJS. Contract employees have an important role in order to provide maximum service to the community. As is the case with the Regional Disaster Management Agency (BPBD) which carries out public services to carry out disaster management, of course it requires a lot of manpower, due to the lack of civil servants at BPBDm so that BPBD appoints contract employees to support BPBD performance. The problem in this study is how the position of contract employees at BPBD in Medan City and how the form of legal protection for work safety for BPBD employees in Medan City in implementing disaster management. The type of research used in writing this thesis is normative juridical which is descriptive analysis. The approach method used in this research is the statutory approach. The position of Contract Employees at BPBDs in Medan City does not yet exist clearly in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, so that the position of Contract Employees at BPBDs in Medan City is equated with PPPK as regulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. If you look at the work agreement/excerpt made in the standard form of the BPBD, it indicates that the position of PHL in the BPBD is in a weak position, like it or not, PHL must accept all the provisions contained in the work agreement/excerpt. An agreement is deemed to have fulfilled the requirements for a valid agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code. There are three conditions for the validity of the agreement that have been fulfilled except for the first condition, which is an agreement between the two parties. Forms of Legal Protection Against Work Safety for Medan City BPBD Employees include: salaries that are in accordance with the Medan City Regional Minimum Wage (UMR) in 2021 and get employment insurance and health insurance through BPJS.