Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari Penegakan Hukum dikantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat yang melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Permasalahan yang dibahas pada penulisan ini adalah Bgaiamana pengaturan hukum pemungutan PKB di Kantor UPT PPD Pandan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Daerah Pandan, Bagaimana Penerapan Penegakan Hukum PKB di Kntor UPT PPD Pandan, Bagaimana Hambatan dan Upaya mengatasi Hambatan dalam pemungutan PKB di Kantor UPT PPD Pandan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan mencari dan mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dari sumber baca berupa buku-buku hukum yang berkaitan, pendapat ahli hukum, peraturan perundang- undangan yang berkaitan, website yang berkaitan, dan Hasil Wawancara. Berikut ini hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Pembayaeran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Permen, Permendagri, Pergubsu yang berlaku di UPT PPD Pandan sebagai wujud pelaksanaan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, adapun upaya penerapan Penegakan Hukum yang sudah dilaksanakan pihak UPT PPD Pandan selama ini untuk kelancaran pembayaran PKB adalah upaya mandiri PMKP, dan memberikan Sanksi administratif bahkan dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Selanjutnya mengenai hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada BPPRD ProvSu adalah Penyertaan identitas pemilik sesuai Nota Pajak/STNK, Kesenjangan teknis dalam pelayanan pada wajib pajak, Pembayaran PKB dengan sistim online, pembayaran lewat Bank, banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajip pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada wajib pajak dengan mudah, cepat dan akurat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistem online dan Polri melakukan operasi/razia dijalan raya, guna menjaring kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak. Saran dari penulisan disini adalah Agar wajib pajak kendaraan bermotor selalu taat pada peraturan yang berlaku, salah satunya seperti membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya atau tepat sebelum tanggal jatuh tempo. Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the types of provincial taxes regulated in Law Number 28 of 2009 which is one source of Regional Original Income which contributes quite a lot to government financing and regional development in North Sumatra Province. Mandatory contributions to regions owed by individuals or entities that are coercive in nature based on the law. In the implementation, the collection is carried out at the Samsat joint office involving three government agencies, namely: Regional Revenue Agency, Regional Police of the Republic of Indonesia, and PT. (Persero) Jasa Raharja Loss Insurance. The problems discussed in this paper are how the legal arrangements for collecting PKB at the UPT PPD Pandan Office are based on the applicable legal rules in the Pandan Region, How to Apply PKB Law Enforcement at the UPT PPD Pandan Office, How are the Obstacles and Efforts to Overcome Obstacles in PKB collection at the UPT PPD Office Pandan, Regional Tax and Levy Management Agency of North Sumatra Province. The research method used in this research is normative juridical by finding and collecting data through library research from reading sources in the form of related legal books, legal expert opinions, related legislation, related websites, and interview results. The following are the results of the discussion of this study: Payments by taxpayers and ratification up to deposit into the regional treasury are carried out based on the Ministerial Regulation, Minister of Home Affairs, Pergubsu applicable at UPT PPD Pandan as a form of implementation of Law no. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, as for the efforts to implement Law Enforcement that has been carried out by the UPT PPD Pandan so far for the smooth payment of PKB, it is an independent effort of PMKP, and provides administrative sanctions that can even be removed from the registration and identification list of motorized vehicles. Furthermore, regarding the obstacles in the implementation of motor vehicle tax collection at the ProvSu BPPRD are the inclusion of the owner's identity according to the Tax Note/STNK, technical gaps in service to taxpayers, PKB payments with an online system, payments through banks, the number of objects in arrears of motor vehicle taxes both caused by negligence of taxpayers in fulfilling their obligations to pay taxes. Efforts to overcome these obstacles are to provide the best possible service to taxpayers easily, quickly and accurately, to provide socialization to the public about online system services and the Police to conduct operations/raids on the highway, in order to capture vehicles that are tax arrears. The suggestion from writing here is that motor vehicle taxpayers always obey the applicable regulations, one of which is paying motor vehicle tax on time or right before the due date.