Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Kendaraan Bermotor

Abstract

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Penipuan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP. Terbukti dengan adanya pengaturan dalam buku KUHP sesuai dengan judul “Penipuan” termuat dalam pasal 378 dan yang di maksud dalam pasal 378 adalah penipuan yang di lakukan baik di tempat umum maupun yang di kunjungi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana penipuan dan kendaraan bermotor, mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan kendaraan bermotor dan cara menanggulangi penipuan terhadap kendaraan bermotor. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana mengumpulkan data dilakukan dengan metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi lapangan, wawancara narasumber yang semua itu didapatkan langsung pihak terkait, data juga dapat dikumpulkan dengan mengumpulkan data-data resmi yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan yang terdapat dalam putusan nomor (1927/pid.b/2015/pn-mdn) Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Menetapkan hukuman yang akan diberikan terhadap tindak pidana dilakukan dengan pertimbangan kebijakan hakim terhadap tindak pidana penipuan dalam hukum positif di Indonesia.