Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Asahan

Abstract

Pendaftaran tanah memiliki urgensi tinggi dikarenakan merupakan salah satu unsur dalam menunjang kesejahteraan rakyat.Kesejahteraan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum dan pemenuhan kebutuhan tata kelola yang diwujudkan dalam jaminan perlindungan hukum terhadap pengelolaan tanah. Tanah merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sehingga dibuatlah kepastian hukum berupa pendaftaran tanah. Dalam meningkatkan kemudahan dalam pendaftaran tanah, pemerintah mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Penelitian bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Asahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Badan Pertanahan Nasional belum sepenuhnya berhasil mengimplementasikan kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Asahan karena masih rendahnya minat masyarakat memanfaatkan program tersebut dalam mengurus sertipikat tanahnya. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah koordinasi antar petugas masih kurang sehingga sering mengganggu pekerjaan, petugas tidak dapat dengan cepat menangani setiap keluhan masyarakat, petugas sering tidak dapat bekerja sesuai jadwal yang ditetapkan, dan masih terdapat oknum petugas yang berupaya mengambil manfaat pribadi dari pelaksanaan program PTSL. Direkomendasikan agar Kantor Pertanahan perlu melakukan perencanaan kerja yang lebih baik dengan harapan akan menghasilkan pekerjaan yang baik juga dan petugas PTSL sebaiknya memberikan pelayanan yang lebih baik dengan menanggani setiap keluhan masyarakat dengan cepat. Land registration has a high urgency because it is one of the elements in supporting the welfare of the people. This welfare is related to legal certainty and the fulfillment of governance needs which is manifested in guaranteeing legal protection for land management. Land is a very important thing to improve the lives of every human being, so legal certainty is made in the form of land registration. In increasing the ease of land registration, the government issued a Complete Systematic Land Registration program (PTSL). The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is not fully implemented properly. The research aims to identify and analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration in Asahan Regency. The research method used is descriptive qualitative method. The results showed that the National Land Agency has not fully succeeded in implementing the Complete Systematic Land Registration policy in Asahan Regency because of the low interest of the community in using the program in managing their land certificates. The obstacles faced in implementing the Complete Systematic Land Registration policy are that coordination between officers is still lacking so that it often interferes with work, officers cannot quickly handle every community complaint, officers often cannot work according to the schedule. determined, and there are still officers who try to take personal benefits from the implementation of the Complete Systematic Land Registration program. It is recommended that the Land Office needs to do better work planning in the hope that it will produce good work as well and that Complete Systematic Land Registration program officers should provide better service by responding to any community complaints quickly.