Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah ( Studi Tentang Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan PBB-P2) di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu Kabupaten Pakpak Bharat)

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan dimana dalam era otonomi daerah obyek dan jenisnya bertambah. Dari kenyataan tersebut potensi Pajak Bumi dan Pembangur.an cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusinya secara terus menerus dan berkembang sesuai dengan pesatnya pem bangunan dan pertambahan jumlah penduduk:. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang di dalamnya juga membehas tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2), fak.tor penghambat PBB-P2 dalam pencapaian target dan upaya untuk: mencapai target tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif, dan didukung data-data kualitatif dan kuantitatif serta pengumpulan data dengan cara observasi lapangan dan wawancara dengan pihakpihak yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Dalam kebijakan pemungutan PBB-P2 Bupati Pakpak Bharat memberikan kewenangan kepada pihak kecamatan dan kelurahan dengan satu tujuan yaitu mencapai target PBB-P2 yang telah ditentukan. Kedua, Sumber daya manusia untuk proses PBB-P2 ini terbatas namun dengan bantuan masing-masing Kepala Lingkungan, hal ini dapat teratasi. Ketiga, Komunikasi dari pihak Dispenda, Kecamatan dan Desa berjalan dengan baik, terlebih pihak kecamatan yang ikut dalam sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Keempat, Kepatuhan pelaksana belum be1jalan dengan baik karena, sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPPT kepada pihak Desa, sehingga berdampak kurang baik kepada masyarakat.Selain itu, dalam hal penegasan sanksi masih dikatakan belum berjalan, untuk: wajib pajak tertunggak yang sudah terlalu lama belum dibayar serta terjadi perpindahan dan wajib pajak yang berdomisili di luar daerah namun memiliki objek pajak di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu. Saran dalam penelitian ini adalah Penegasan sanksi dengan cara lisan dan tulisan, dan memberikan contoh sanksi kepada wajib pajak yang tidak perduli akan hutang atas kewajibannya agar hal ini tidak dicontoh dengan wajib pajak yang lain dan dengan pendataan bangunan-bangunan baru dan melaporkannya kepada Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini bertujuan agar bangunan baru ataupun perpindahan pemilik atas tanah dapat diproses da.11 tercatat di Dinas Pendapatan Daerah. Land and Building Tax where in the era of regional autonomy the object and the type increases. From this fact the potential for Land Tax and Development is quite large as a source of regional income can contribute continuously and develop accordingly with the rapid development and increase in population. This research aims to determine the implementation of the District Regulations Pakpak Bharat Number 08 of 2012 concerning Regional Taxes in it also discusses Rural Urban Land and Building Tax (PBBP2), the inhibiting factors of PBB-P2 in achieving targets and efforts to: reach that target. This research uses descriptive method with inductive approach, and supported by qualitative and quantitative data as well data collection by means of field observations and interviews with parties related to this research. This research concludes that: First, in the PBB-P2 collection policy of the Regent of Pakpak Bharat give authority to the district and sub-districts with one The goal is to achieve the predetermined PBB-P2 targets. Second, Resources Human resources for the PBB-P2 process are limited but with each other's assistance Head of Environment, this can be resolved. Third, communication from the parties Dispenda, District and Village are running well, especially the district who participated in socialization in increasing awareness of taxpayers in pay taxes. Fourth, implementing compliance has not gone well because, there are often delays in the submission of SPPT to parties Village, so that it has an unfavorable impact on the community. In addition, in terms of the enforcement of sanctions is still said to have not been implemented, for: taxpayers in arrears which have not been paid for too long as well as transfers and taxpayers occur who are domiciled outside the region but have tax objects in the Sitellu District Julu Urang Rope. Suggestions in this study is the affirmation of sanctions by way of verbally and in writing, and provide examples of sanctions for taxpayers who do not care about the debt of his obligations so that this is not exemplified by the obligatory other taxes and with the listing of new buildings and report it to the Regional Revenue Service. It is intended that new buildings or transfer of owners of land can be processed and recorded at the Regional Revenue Service.