Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) yang Memuat Klausul Arbitrase (Studi Kasus Putusan Nomor 238 Pk/Pdt/2014)

Abstract

Adanya klausul arbitrase dalam suatu perjanjian meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat di dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk rnengadili sengketa para pihak: yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib rnenolak dan tidak ak:an campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan rnelalui arbitrase. Demikian juga mengenai sengketa kepernilikan PT. Televisi Pendidikan Jndonesia dirnana dalam perjanjian Investment agreement tercanturn klausul arbitrase. Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif untuk mengkaji penerapan atau norma norma hukurn positif dan penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggarnbarkan secara cermat fakta-fakta dalam rnenjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) surnber data, yaitu Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan, bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku literatur, putuan pengadilan, Jurnal, Makalah yang berkaitan dengan permasalahan serta Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedia dan lain-lain. Teknik pengurnpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan rnenggunakan studi pustaka, peraturan perundang-undangan, putusan hakim untuk dikaji guna menentukan relevansinya dengan rumusan rnasalah. Sengketa kepemilikan PT. (TPI) Televisi Pendidikan Indonesia mempakan sengketa dibidang perdagangan yang ada klausula arbitrase yang merupakan kewenangan arbitrase bilamana terjadi sengketa. Sengketa kepemilikan PT (TPl) Televisi Pendidikan Indonesia seharusnya pengadilan rnengakui kompetensi absolut arbitrase sebab Pengadilan tidak berwenang rnengadili sengketa kepemilikan PT (TPI) Televisi Pendidikan Indonesia tersebut. Para pihak secara tertulis pada perjanjiannya telah mencantumkan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa untuk itu dalam perkara ini sikap pengadilan yang menerima penyelesaian sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. the existence of the arbitration clause in an agreement to hold the rights of the parties to submit the settlement or disputes or diffcrcnces or opinion contained in the agreement to the Court. District Court was not <:luthorizec.I to adj u<licate disputes which the patties have been bound in the arbitration agreement. District Court must reject and will not intervene in the dispute resolution in case established through arbitration. Similarly. regarding a di.sputc that has bt:cn sel by arbitration. I ,ikcYvisc, a dispute concerning the ownership of Pr. Tclt:visi Pendidikan Indonesia where in the investment treaty arbitrntion agreement contni11ed nrbilration clause. This research study of its kind lo exnminc the applici:llion of nonnative juridical or norms of positive law unJ this research is dcscriplive analytical aims to des<.:ribc accurately the facts - fads in m1swering the problem of research. This study uses three (3) data sources, namely the Law Materials Primer. consisting of laws relating to the cases. secondary law. which consists of hooks of literature. Patuan court. joumuls. papers relating lo the problems and tertiary legal materials. ie didionarics. encyclopedias and others. Data collection tcdrnit1w