Penerapan Kebijakan Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba Di Kota Medan

Abstract

Kota Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia yang berpenduduk ± 2.8 juta jiwa. JumJah penduduk tersebut memiliki potensi pasar peredaran gelap Narkoba. Narkoba disatu isi merupakan obat , bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesebatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dilain pihak Narkoba dapat menimbulkan keterganlungnn apabila disa.lahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan ganguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhimya mengganggu Ketahanan Nasional. Semakin meningkatnya. penyalahgunaru1 Narkoba sebenarnya bukan tidak diperhatikan. Perangkat Undang-undang untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba telah diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotroptka. Bahkan pihak Pemda dan LSM (Lembaga wadaya Masyarakat) pun juga sudah mulai bertindak dan melakukan perlawanan terhadap masalab Narkoba. Banyak seminar dan penyuluhan serta diskusi-diskusi lain yang telah diadakan dalam rangka memerangi Narkoba, tetapi semua itu belum banyak membantu untuk menghambat kejahatan Narkoba. Selanjutnya penelitian ini mencoba untuk menggambarkan Penerapan dari Kebijakan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku lembaga terdepan dalam penegakan Hukum dalam menanggulangi kejahatan Narkoba khususnya pada masyarakat Kota Medan. Medan City is the third largest city in Indonesia with a population of ± 2.8 million Soul. This total population has the potential for the illicit market for narcotics. Drugs together the contents are drugs, materials that are useful in the field of medicine or medical services and development of science, but on the other hand, drugs can cause dependence if it is misused, so that it can result in physical, mental, social, security and public order which ultimately disrupt resilience National. Increasingly. drug abusers are actually not not noticed. Legislative tools to eradicate drug abuse have regulated in Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics and Law No. 5 1997 on Psychotroptka. Even the local government and NGOs (Wadaya Institute The community has also started to act and fight against the problem Drugs. Many seminars and counseling as well as other discussions have been held in order to combat drugs, but all that has not helped much to inhibit drug crime. Furthermore, this study tries to describe the application of Policies from the Indonesian National Police as the leading institution in law enforcement in tackling drug crime, especially in urban communities Medan.