Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Fetishism Dalam Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) (Studi di Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan)

Abstract

Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis: bentuk kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) dengan modus pelecehan seksual fetishism di indonesia dan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) dengan pola pelecehan seksual fetishism. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deksriptif dan bersumber data primer dari Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dari lapangan (field research) dan kepustakaan (library research) dan menganalisanya menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pengaturan Tentang Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Fetishism Di Indonesia yaitu diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 4 UU TPKS yang menyatakan bahwa salah satu tindak pidana kekerasan seksual yaitu berupa pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual. Bentuk KGBS dengan modus pelecehan seksual fetishism di Indonesia yaitu dialami oleh korban yakni melalui media internet Instagram dan berlanjut pada pelaku kemudian meneror korban dan memaksanya untuk mengirimkan foto dan video payudara serta wajah korban kepadanya dan keesokan harinya, pelaku mengancam korban akan menyebarkan masuk ke dalam kategori Revenge Porn dengan indikasi adanya Fetishism oleh pelaku terhadap tubuh korban. Perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami KGBS Dengan Pola Pelecehan Seksual Fetishism yaitu terdiri atas 2 (dua) jenis upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan yakni: upaya preventif dan upaya bersifat represif. Technology-facilitated Online Gender-Based Violence (KGBO), just like gender-based violence in the real world, must have the intention or intention of harassing the victim on the basis of gender or sexuality. The purpose of this study is to find out and analyze: forms of Cyber-Based Gender Violence (KGBS) with the mode of sexual harassment fetishism in Indonesia and legal protection for women who experience Cyber-Based Gender Violence (KGBS) with a pattern of sexual harassment fetishism. The research method used is normative juridical legal research with a descriptive approach and sourced from primary data from the Department of Protection and Empowerment of Women and Children in Medan City, Medan City and secondary data. Data collection techniques from the field (field research) and literature (library research) and analyze them using a qualitative approach. Based on the results of the study it was found Regulations Concerning Protection for Victims of Sexual Harassment Fetishism in Indonesia is regulated in in Law Number 12 of 2022 Article 4 of the TPKS Law. Second, the form of KGBS with the mode of sexual harassment fetishism in Indonesia is experienced by the victim, namely through the internet media Instagram and continues on the perpetrator then terrorizes the victim and forces him to send photos and videos of the victim's breasts and face to him and the next day, the perpetrator threatens the victim will spread the information to the internet. in the Revenge Porn category with an indication of Fetishism by the perpetrator against the victim's body. Legal protection for women who experience KGBS with Fetishism Patterns of Sexual Harassment, which consists of 2 (two) types of legal protection efforts carried out by the Medan City Women and Children Protection and Empowerment Service, namely: preventive efforts and repressive efforts.