Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Abstract

Di Indonesia telah memberlakukan larangan kepemilikan senjata tajam yang dapat melukai orang lain. Menggunakan senjata tajam dengan tanpa hak yang sifatnya tidak sesuai dengan kegunannya dapat ditangkap oleh pihak berwajib. Penggunaan senjata tajam yang tidak jelas peruntukannya berpotensi kepada perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan hukum tentang pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam berdasarkan putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn. Untuk memecahkan permasalahan pada penelitian di atas, metode yang digunakan adalah penelitian yuridis formal, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data terdiri dari penelitian kepustakaan, penelitian ini merupakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam diatur pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn diketahui dengan hukuman pidana selama sepuluh bulan. Peneliti menyarankan kepada pemerintah dan lembaga legislatif untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Peneliti juga menyarankan agar pemerintah dan lembaga legislatif dapat mensosialiasikan aturan hukum tentang Kepemilikan, Penggunaan dan larangan membawa senjata tajam kepada masyarakat. Indonesia has imposed a ban on possession of sharp weapons that can injure others. Using sharp weapons without rights whose nature is not in accordance with their use can be arrested by the authorities. The use of sharp weapons whose designation is not clear has the potential to constitue an act classified as a crime. The issues discussed are how to regulate the law regarding criminals without the right to carry sharp weapons and how to enforce criminal law against perpetrators without the right to carry sharp weapons based on decision no. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn To solve the problems in the research above, the method used is formal juridical research, this research is analytical descriptive in nature, the data collection technique consists of library research, this research is a qualitative analysis method. The results of the research are the Legal Regulations Concerning Crime Perpetrators Wihtout the Right to Carry Sharp Weapons regulated in the Emergency Law of the Republik of Indonesia Number 12 of 1951 Article 2 paragraph (1) and Criminal Law Enforcement Against Crime Actors Without the Right to Carry Sharp Weapons Based on Decision No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn can be found with a criminal sentence of ten months. Researchers suggest to the goverment and legislative institutions to make updates to the Emergency Law of the Repbulic of Indonesia Number 12 of 1951. Researchers also suggest that the goverment and legislative institutions can socialize the legal rules regarding the Ownership, use and Prohibition of Carrying Sharp Weapons to the public.