Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hokum dan Ham Sumatera Utara

Abstract

Penatausahaan dan pengelolaan atas pemanfaatan Barang Milik Negara tidak optimal, pengaduan yang masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tertinggi dari seluruh jajaran eselon 2 di Indonesia dan juga terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara menjadi permasalahan utama yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pengendalian intern dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Kantor \Vilayah Kcmenteriaa. Hukum dan HAM Sumatera Utara dan kendala yang dihadapi berdasarkan teori kebijakan Edward III. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan penelitian deskriptif. Wawancara dan pengamatan terhadap implementor dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi impelementasi PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi antara lain berupa penyerahan bukti transaksi ke bagian pencatatan sering terlambat, pegawai kurang mampu memeriksa keaslian bukti transaksi, pemisahan fungsi yang menangani transaksi masih kurang baik, kurangnya sumber daya finansial untuk inovasi, dan kurangnya komitmen pegawai. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini yaitu pimpinan instansi perlu mengajukan anggaran khusus untuk meningkatkan atau mengembangkan inovasi teknologi penanganan transaksi untuk lebih memperbaiki kualitas laporan keuangan, memberi penekanan kepada pegawai atas pentingnya penyerahan bukti transaksi keuangan dengan segera ke bagian pencatatan serta melakukan tindakan pendisiplinan terhadap pegawai yang kurang berkomitmen terhadap implementasi SPIP, serta instansi perlu memberi pelatihan kepada petugas yang menangani transaksi agar lebih ahli dalam memeriksa keaslian bukti transaksi keuangan. The administration and management of the users of State Property is not optimal, complaints that have been submitted to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra are the highest of all echelon 2 ranks in Indonesia and also the late submission of the treasury accountability report is the main problem faced. This study aims to determine the implementation of internal control in improving the quality of financial reports at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra and the obstacles faced based on Edward Ill's policy theory. The research used descriptive research method with a qualitative approach, while the data analysis technique used descriptive research. Interviews and observations of implementers were conducted at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra. The results showed that in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, the implementation of Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the Government's Internal Control System has been running well. Constraints faced include the submission of transaction evidence to the recording department is often late, employees are not able to check the authenticity of transaction evidence, the separation of functions that handle transactions is still not good, lack of financial resources for innovation, and lack of employee commitment. The recommendations in this study are that agency leaders need to submit a special budget to improve or develop transaction handling technology innovations to forther improve the quality of financial reports, emphasize the importance of employees on the importance of submitting evidence of financial transactions immediately to the recording department and take disciplinary action against employees who lack committed to the implementation of SPIP, and agencies need to provide training to officers who handle transactions to be more skilled in checking the authenticity of evidence of financial transactions.