Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar di Kota Medan

Abstract

Di era otonomi daerah saat ini, petnerintah daerah memiliki peranan dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hanya saja sampai saat ini, belum menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melaksanakan hal tersebut. Daerah Kota Medan sebagai salah satu daerah Metropolitian di Indonesia saat ini belum memiliki peraturan daerah mengenai perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban anak sebagai implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Oleh sebab itu, sebuah kelemahan diera otonomi daerah ini, pemerintah Kota Medan belum dapat secara maksimal melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan dan eksploitasi. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya Bagaimana pengaturan hukum hak dan kewajiban anak dalam Hukum Positif di Indonesia?, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak terlantar daJam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016? Dan Bagaimana Politik Hukum Pemerintah Daerah Kota Medan dalam melindungi Hak dan Kewajiban Anak Terlantar di Kota Medan? Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif (legal research) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau normanorma dalam hukum positif yang berlaku. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa Pengaturan hukum hak dan kewajiban anak dalam Hul'Ulll Positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 1 tahun 1974, UU Nomor 4 Tahun 1979, UU Nomor 39 tahun 1999, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2002 jo UU Nomor 35 Tahun 2014, UU Nomor 21 Tahun 2007, UU omor 23 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2012. Bentuk perlindungan terhadap Hak dan Kewajiban Anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yakni Perlindungan di bidang Agama, Perlindungan di bidang Kesehatan, Perlindungan di bidang Pendidikan, Perlindungan di bidang Sosial, Perlindungan Khusus dan Perlindungan Hukum publik dan perlindungan Hukum Privat. Politik Hukum Pemerintah Daerah Kota Medan dalam melindungi Hak dan Kewajiban Anak Terlantar di Kota Medan diantaranya Pemerintah Kota edan bekerjasama Instansi Jain da]am perlindungan Anak terlantar, PEMKO edan berbagi Peran dengan Lembaga Lain nya, Pemerintah Kota Medan menerapkan kebijakan Kota Laik Anak, Pemerintah Kota Medan menerapkan lembaga Pengangkatan Anak. In the current era of regional autonomy, local governments have a role in protecting the rights of children. It's just that until now, has not been the attention of local governments to implement it. The area of Medan City as one of the Metropolitian areas in Indonesia does not currently have local regulations on the protection of children's rights and obligations as the implementation of legal protection for children as regulated in Law No. 17 of 2016. Therefore, this regional autonomy, the Medan City government has not been able to maximally protect children from the threat of violence and exploitation. Issues in this research include How is the legal arrangement of rights and obligations of children in Positive Law in Indonesia ?, How is the form of legal protection against Child Rights and Obligations abandoned in Law No. 17 of 2016? And How is the Political Law of Medan City Government in protecting the Rights and Obligations of Neglected Children in Medan City? The type of research used in the preparation of this thesis is the normative juridical (legal research) that is focused on studying the application of rules or normmana in applicable positive law. Sources of data used in this study are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research analysis used is qualitative analysis. The result of the research shows that the legal arrangement of rights and obligations of children in Positive Law in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Act No. 1 of 1974, Law Number 4 Year 1979, Law Number 39 Year 1999, Law Number 13 Year 2003 , Law Number 23 Year 2002 jo Law Number 35 Year 2014, Law Number 21 Year 2007, Law Number 23 Year 2004, Law Number 11 Year 2012. The form of protection of Child Rights and Obligations is neglected in Law No. 17 of 2016 namely Protection in areas of Religion, Protection in Health, Protection in Education, Social Protection, Special Protection and Protection of Public Law and Protection of Private Law. Politics of Local Government of Medan City in protecting Rights and Obligation of Abandoned Children in Medan City among others Medan City Government in cooperation with other Institution in Protection of abandoned Children, PEMKO Medan share Role with Other Institution, Medan City Government apply Town Right to Children, Medan City Government apply institution of adoption.