Implementasiperaturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Dairi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi dan menjelaskan apa yang menjadi yang menjadi kendalalhambatan (regulasi, SDM, kultur dan lain-lainnya dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi. Metode penelitian dengan pendekatan desktriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data dengan wawancarA penyebaran kuisioner dan telaah. Key informan adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Dairi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 tahun 2Al4 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi ULP belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Kesatu, komunikasi yang memperlihatkan bahwa belum terlihat koordinasi unit layanan pengadaan dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan anggota Kelompok Kerja ULP tidak dilibatkan dalam melakukan kaji ulang dokumen pengadaan. Kedu4 sumber daya yang memperlihatkan masih adanya dalam ULP yang tidak memiliki sertifftat keahlian pengadaan barang/jasa, dan kurangnya personil ULP khususnya pada sekretariat ULP serta belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan kondisi daerah. Ketiga, disposisi yang memperlihatkan bahwa masih adanya anggota Kelompok Kerja ULP yang mengabaikan dan kurang fokus dalam melaksanakan tugasnya seperti memberikan laporan hasil pengadaan kepada Kepala ULP dan masih kurang maksimal khususnya dalam pengelolaan pelaksanaan barang/jasa, kurangnya tingkat kemampuan pemahaman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Keempat, struktur birokrasi yang memperlihatkan bahwa ULP masih melekat pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi dan bersifat sementara (ad hoc) dan organisasinya masih bersifat struktural padahal ULP banyak melakukan kegiatan teknis di lapangan. Implementation of Biipati Dairi Regulation No 20 of 2014 concerning the Formation of Init Goods/Services Procurement Services Government of Dairi Regency