Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Abstract

Teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat dan pesat di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, masyarakat dituntut mampu bersaing serta mengikuti perubahan yang terjadi. Salah satunya yaitu perubahan dalam sistem perdagangan. Masalah yang saya angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Upaya Perlindungan Hukum bagi Pelaku usaha Terhadap Tindak pidana penipuan dalam Transaksi online yang dilakukan di Polrestabes Medan dan bagaimana Hambatan Yang Dialami dalam mengungkap tindak penipuan Transaksi Online. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan, menggabungkan atau mengaitkan ketentuan hukum yang diterapkan dalam perlindungan hukum terhadap keterkaitan antara norma atau peraturan hukum lainnya dengan penerapan peraturan hukum itu pada praktek di lapangan. Hasil penelitian adalah Peran Polrestabes berdasarkan peraturan Perundang-undangan dalam memberantas tindak pidana Penipuan dalam transaksi online pada saat ini sangat tidak sejalan dengan peraturan yang sudah ada sehingga banyaknya kasus-kasus yang tidak di jalankan menurut peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen yaitu berupa ganti kerugian dan/atau sanksi terhadap konsumen bilamana konsumen tetap tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur tentang pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. Dari beberpa kasus terkait penipuan transaksi jual beli online, secara umum tidak memutus ganti rugi dalam bentuk restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban akan tetapi hanya memutus pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana. Technology development is moving fast and rapidly in the current era of globalization. Along with the development of information and communication technology, the people need to be able to follow every effect that occurs. One of them is the change in the trading system that relies more on electronic commerce (e-commerce) as a transaction medium. The problems in this study were what legal protection efforts for business actors against fraud crime in online transactions carried out by Big City Resort Police of Medan were and what obstacles experienced in disclosing fraud crimes of buying and selling online transactions were. The method used was normative juridical law research, it was an approach that sought to synchronize, combine, or link applicable legal provisions in legal protection against norms or other legal regulations with its relation to the application of the legal rules in practice in the field. The result of the research was Big City Resort Police of Medan/Polrestabes roles based on legislation in eradicating fraud crimes in online transactions currently were very inconsistent with the existing regulations, so many cases were not carried out based on existing legislation. The legal protection efforts against the business actors harmed by the consumers, namely in the form of compensation and/or sanctions against the consumers if they still did not compensate for the loss as intended. The Information Technology and Electronic Law only regulates the principal criminal acts against the perpetrators of fraud crime in online buying and selling transactions. In several cases related to fraud crime in online buying and selling transactions, in general, they did not decide on compensation in the form of restitution that should be given to the victim but only decided on the main crime against the perpetrators of the crime.