Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sistem Parkir Elektronik ( E-Parking) Di Kota Medan

Abstract

Parkir elektronik (E-Parking) adalah sistem parkir dengan menggunakan transaksi non tunai dan memberi kemudahan bagi masyarakat melakukan transaksi parkir, yang bertujuan untuk mencegah kebocoran retribusi daerah. Dengan resminya parkir elektronik merupakan sesuatu yang baru di Kota Medan, hal ini menyebabkan perubahan dalam pengelolaan parkir dibandingkan sebelumnya. Tetapi berdasarkan pengamatan penulis masih perlu dilakukan analisis mengenai pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini meliputi dua permasalahan yaitu Kedudukan Hukum dan Keabsahan Pengelolaan Parkir Elektronik (E-Parking) di Kota Medan dan Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik (E-Parking) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan (Dishub) dan PT. Logika Garis Elektronik. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil pembahasan, kedudukan hukum Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Medan yang menerima setoran tarif parkir dari PT. Logika Garis Elektronik, yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan berbadan hukum atau Pihak Ketiga dalam pengelolaan parkir elektronik yang bertugas melakukan penyetoran tarif parkir serta menyediakan fasilitas parkir elektronik di Kota Medan. Keabsahan perjanjian kerjasama para pihak sudah sesuai menurut syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pendapatan asli daerah melalui penyelenggaraan parkir secara elektronik di Kota Medan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan kenaikan 155%. Penulis berharap agar terhindar dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka para pihak harus benarbenar bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing, serta target peningkatan pendapatan tarif layanan parkir harus terus ditingkatkan lagi agar mencapai potensi sesuai yang ditetapkan Surat Keputusan Walikota Medan. Electronic parking (E-Parking) is an electronic system for managing parking funds using non-cash transactions and providing convenience for the public to make parking transactions, which aims to prevent leakage of regional levies. Since officially electronic parking has been something new in Medan City, it certainly causes a change in parking management. Based on the researcher’s observations, it is still necessary to analyze electronic parking management in Medan City. The problems in this study were How the Legal Position and Legality of Electronic Parking (E-Parking) Management in Medan City was and How the Impact of Electronic Parking (E-Parking) Management on Regional Original Revenues in Medan City was. The type of legal research used was empirical juridical, which was a research method that examined the applicable laws and regulations as well as what happened in reality in society. The study was conducted at the Department of Transportation of Medan City and PT. Logika Garis Elektronik. The data used were primary data and secondary data. The nature of the research used was descriptive analysis. Based on the results, the researcher concluded that the legal position of the Department of Transportation of Medan City was as a Government Regional Apparatus of Medan City that received a parking service fee deposit from PT. Electronic Line Logic, it means that the company was a legal entity or a third party in the management of electronic parking in charge of depositing parking service rates and providing electronic parking facilities in Medan City. The parties' cooperation agreement was following the conditions for the agreement validity as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The Regional Original Revenues through the implementation of electronic parking in Medan City experienced a very significant increase of an increase of 155%. The authors hope that in order to avoid default or unlawful acts, the parties must be truly responsible for their respective rights and obligations, as well as the target of increasing parking service fee revenues must continue to be increased in order to achieve the potential as stipulated by the Mayor's Decree Medan.