Tinjauan Yuridis Keabsahan Perkawinan Menurut Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Putusan : Nomor 294/Pdt/2015/Pt.Mdn)

Abstract

Akta pernikahan merupakan bukti diakuinya perkawinan oleh negara yang menjadi jalan pertama untuk sebuah perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan jika terjadi perceraian pada Putusan No.294/Pdt/2015/PT.Mdn. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pengaturan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia terdapat dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). Keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas. Keabsahan perkawinan secara agama hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Jika tidak dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana perintah pencatatan perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Namun, apabila dikembalikan dan diterapkan pada aturan hukum yang berlaku dan keabsahan secara administratif perkawinan ini adalah tidak sah. Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan jika terjadi perceraian perkawinan tersebut menurut hukum dianggap tidak pernah ada dan bubar demi hukum, sehingga tidak dapat diajukan gugatan ( pembatalan ) atas perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum. The marriage certificate is proof that the marriage is recognized by the state which is the first way for a marriage. The problem in this research is how to regulate the registration of marriages in Indonesia, how the legality of marriages that are not registered in the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and what are the legal consequences of unregistered marriages in the event of a divorce in Decision No. 294/Pdt/ 2015/PT. Mdn. The type of research used in writing this thesis is normative juridical which is descriptive analysis. The approach method used in this research is the statutory approach. Regulations regarding the registration of marriages in Indonesia are contained in positive law and Islamic law. In positive law, it can be seen in Law No. 22 of 1946 on Registration of Marriage, Marriage, Divorce and Reconciliation. The Marriage Law is contained in Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1975 concerning Marriage and Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the Compilation of Islamic Law (KHI) contained in Article 5 paragraph (1), Article 6 paragraph (1) and paragraph (2). The legitimacy of marriages that are not recorded in the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is not explicitly regulated. The legitimacy of a religious marriage is legal if the conditions and pillars of marriage have been fulfilled. If it is not registered by the Civil Registry Office as stated in the marriage registration order contained in Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law. However, if it is returned and applied to the applicable legal rules and the administrative validity of this marriage, it is invalid. The legal consequences of an unregistered marriage in the event of a divorce, according to the law, are considered to have never existed and are dissolved by law, so that a lawsuit (cancellation) cannot be filed for an unregistered marriage, even though it is legally or religiously considered valid, but marriages conducted outside Knowledge and supervision of marriage registrar employees do not have permanent legal force and are not recognized in the eyes of the law.