Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Putusan No 2300/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

Abstract

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum kejahatan pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan bagaimana pertimbangan hakim memutus tindak pidana terhadap pelaku kejahatan pengedaraan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard berdasarkan Putusan No.2300/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analis dari studi putusan kasus.Teknik pengumpulan data yaitu Studi dokumen yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu penulis langsung melakukan studi di Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil contoh putusan No.2300/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Dalam pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Crime is a form of deviant behavior that is always present and inherent in society. One of the rife crimes in health law at this time is a crime in the pharmaceutical sector. Pharmacy is a profession that deals with art and science in the supply of natural and synthetic materials suitable for distribution and use in the treatment and prevention of disease. The problems in this research were how to enforce the law on the pharmaceutical preparations distribution that did not meet safety standard or requirement and how the judge's considerations in deciding criminal acts against the crime perpetrators of the pharmaceutical preparations distribution that did not meet the standard based on Decision No. 2300/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. The type of research used in this research was normative juridical. It is research conducted by studying existing norms and legislations related to the issues discussed. The nature of the research used was a descriptive analysis of the case decision study. The data collection techniques were document studies, namely library materials and documents related to problems examined in obtaining a complete description; field research that the author directly conducted a study at the Medan District Court to take the example of decision No. 2300/Pid. Sus/2020/PN.Mdn. Article 196 of Law Number 36 of 2009 concerning Health states that Any person who intentionally produces or distributes pharmaceutical preparations and/or medical devices that do not meet the standards and/or requirements for safety, efficacy or benefit, and quality as referred to in Article 98 paragraph (2) and paragraph (3) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Judges were faced with concrete events in that the judge had to provide a way out or decided to give a rationally acceptable consideration in a decision that had legally binding force.