Analisis Hukum Prinsip Ultimum Remedium Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Arisan Online (Studi Kasus Polrestabes Medan Dan Pengadilan Negri Medan)

Abstract

Arisan online adalah pengumpulan dan pengundian uang atau barang yang bernilai sama oleh operator admin yang memegang akun di media sosial. Arisan online ini merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi, dan pada kenyataannya arisan online yang diadakan bisa menimbulkan terjadinya penipuan, penipuan arisan online dilakukan dengan admin membuat grup arisan online di media sosial dan mempostingnya sehingga menarik orang untuk terdaftar sebagai anggota arisan online yang diadakan. Cara penipuan yang dilakukan pada arisan online adalah mengumpulkan uang dari anggota arisan dan tidak dilakukan undian sehingga tidak ada anggota yang menang udian yang mengakibatkan kerugian bagi anggota. Berdasarkan uraian tersebut penulis menemukan masalah dalam penelitian ini yaitu penerapan prinsip ultimum remedium dalam memberikkan perlindungan hukum terhadap korban arisan online, sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban arisan online. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip ultimum remedium dalam memberikkan perlindungan hukum terhadap korban arisan online, sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban arisan online. Metode penelitian ini menggunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memcahkan masalah penelitian dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian penulis manarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip ultimum remedium pada korban penipuan orisan online dilakukan langkah pertimbangan moril berdasarkan fakta hukum dan kegiatan pencegahan juga dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian Polres Medan guna meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan online, dengan upaya dalam penyelesaian kasus pengambalian uang sebagai ganti rugi terhadap korban arisan online dan adanya perlindunagan hukum terhadap korban. Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban arisan online melalui hasil penyidikan itu akan didapati pelaku tindak pidana (tersangka) dan juga akan diketahui modus-modus dari penipuan melakukan tindak pidana arisan online adalah merupakan bagian dari tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008, sanksi pidana terhadap pelaku penipuan arisan online dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan mengemabalikan uang korban. Online gathering is the collection and drawing of money or goods of equal value by admin operators who hold accounts on social media. This online arisanis one of the impacts of technological advances, and in fact the online arisan held can lead to fraud, online arisan fraud is carried out by the admin creating an online arisan group on social media and posting it so that it attracts people to be registered as members of the online arisan held. The method of fraud carried outat online social gatherings is to collect money from arisan members and no lotteryis carried out so that no member wins the lottery which results in losses for members. Based on this description, the authors found the problem in this study, namely the application of the ultimum remedium principle in providing legalprotection for online social gathering victims, criminal sanctions given to perpetrators as a form of legal protection for online social gathering victims. The purpose of the study is to determine the application of the ultimum remedium principle in providing legal protection to online social gathering victims, criminal sanctions given to perpetrators as a form of legal protection for online social gathering victims. This research method uses a normative juridical approach, namely the method or procedure used to solve research problems using secondary data. From the results of the research the author draws the conclusion that the application of the ultimum remedium principle to victims of online orisan fraud is carried out with moral considerations based on legal facts and prevention activities are also carried out by the authorities in this case the Medan Police Police in order to minimize the occurrence of online fraud, with efforts to settlement of cases of refunding money as compensation for victims of online social gathering and the existence of legal protection for victims. Criminal sanctions given to perpetrators as a form of legal protection for victims of online social gathering through the results of the investigation will find criminals (suspects) and it will also be known the modes of fraud committing crimes online social gathering is part of a crime in the field of information and information. Electronic Transactions regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008, criminal sanctions against perpetrators of online social gathering fraud are punishable by imprisonment for 3 (three) years and return the victim's money.