Penegakan Hukum Tndak Pidana Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Abstract

Adanya stigma yang menganggap penyelenggara negara belum memaksimalkan fungsinya sebagai pelayan publik adalah “social issue” yang disebabkan oleh maraknya praktik KKN dalam penyelenggaraan negara, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1)Apa yang menjadi latar belakang terjadinya Kasus Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan? (2) Bagaimana modus operandi terjadinya Kasus Korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan? (3) Bagaimana politik hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat publik yang terkait kasus Korupsi di Indonesia? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kepustakaan serta kasus hukum yang didasarkan atas data sekunder. Hasil penelitian yang pertama adalah Faktor penyebab dari terjadinya tindak pidana korupsi Bupati Labuhanbatu selatan dikarenakan faktor penyalahgunaan kekuasaan yang melekat didirinya sebagai kepala daerah, faktor dorongan/bujukan atau ajakan/saran dari pihak-pihak atau kelompok yang berada di lingkungan kekuasaan Bupati labuhanbatu selatan untuk berbuat korup, serta faktor adanya celah atau kelemahan hukumTerkait dengan administrasi pemungutan PBB Sektor Perkebunan serta lemahnya aturan yang menegaskan “kerugian negara” dalam kasus korupsi. Sehingga hal ini, melalui aturan hukum yang dibuat oleh Bupati Labusel sebagai legitimasi perbuatan korupnya untuk merugikan keuangan negara. Kedua, bahwa Modus operandi kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu Selatan dilakukan Bupati Wildan bersama-sama dengan modus menjadikan Peraturan Bupati Nomor 84 C tahun 2011 sebagai landasan hukum dalam pengutipan PBB Sektor perkebunan. There is a stigma that states that state administrators have not maximized their functions as public servants is a "social issue" caused by the widespread practice of KKN in state administration, both at the central and regional levels. The problems in this study are (1) What is the background to the Corruption Case of Land and Building Tax Collection Fees in South Labuhanbatu Regency? (2) What is the modus operandi for the Corruption Case on Land and Building Tax Collection Fees in South Labuhanbatu Regency? (3) What is the politics of criminal law regarding the abuse of authority by public officials related to corruption cases in Indonesia? The research method that the writer uses is normative juridical approach with legislation, literature and legal cases based on secondary data. The data obtained were analyzed by qualitative analysis.