Kedudukan Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji danxmenganalisis pengaturanhukum pidana di Indonesia mengenai pemalsuan akta otentik, tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya, dan kedudukan akta yang keduanya mengandung unsur tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini memanfaatkan metode untuk mengumpulkan data dari perpustakaan. Analisis kualitatif deskriptif digunakan dalam analisis data. Penelitian ini menemukan bahwaxakta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya atau mereka yang menerima hak dari mereka merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuatxdi dalamnya, yang merupakan kekuatan pembuktian pada suatu surat demi hukum. Surat itu ditulis dan diterbitkan dengan maksud untuk menetapkan kebenaran tentang salah satu aspek isinya. Dalam hal terjadi tindak pidana pemalsuan, akta otentik yang berindikasi pemalsuan akan disita dari orang yang membuatnya. Dalam hukum perdata akta yang dipalsukan harus dibatalkan,tetapi dalam hukum perdata tidak dapat dibatalkan. Adanya Notaris yang divonis pidana tidak serta merta berarti akta yang bersangkutanbatal demi hukum. Apabila putusan pengadilan pidana membatalkan akta notaris dengan alasan notaris tersebut terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan, maka hal itu melawan hukum. sehingga menjadikan Notaris sebagai penjahat. Pasal 184 ayat 1 KUHAP menentukan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Menurut UUJN, Notarisxdapat dikenakan atau dapat dikenakan sanksi, berupa sanksi perdata, administratif, dan etik untuk jabatan Notaris, apabila Notaris terbukti melanggar UUJN. Dalam praktek diketahui bahwa perbuatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dikenakan sanksi administratif atau perdata atau kode etik jabatan, namunkemudian dapat ditarik kembali atau diperlakukan sebagai tindak pidana Notaris. The point of the exploration is to look at and dissect criminal regulation plans in Indonesia connected with falsification of valid deed, the place of the deed made before a Legal official which contains components of the wrongdoing of fabrication and the Legal official's liability regarding the deed made before him which contains components of the wrongdoing of fraud.This study makes use of methods for collecting data from libraries. Descriptive qualitative analysis was used in data analysis. The study found that an authentic deed for the parties and their heirs or those who receive rights from them is perfect evidence of what is loaded in it, which is the strength of evidence on a letter by law. The letter was deliberately made/distributed to demonstrate reality with regards to something in the items. In the event of a criminal act of forgery, an authentic deed with indications of forgery will be confiscated from the person who made it. In civil law, a falsified deed must be cancelled, but it cannot be cancelled in civil law. The fact that a Notary is given a criminal sentence does not necessarily mean that the deed in question is void under the law. If a criminal court ruling cancels the notary deed on the grounds that the notary is found to have committed a criminal act of forgery, this is against the law. In this way to put the Legal official as a convict. Article 184, paragraph 1, of the Criminal Procedure Code defines valid evidence in criminal procedural law. According to UUJN, a Notary may be subject to or be subject to sanctions, in the form of civil, administrative, and ethical sanctions for the position of a Notary, when it is demonstrated that the Notary has violated the UUJN. In practice, it is discovered that a Notary's legal action or violation may, in fact, be the subject of administrative or civil sanctions or a code of office ethics, but it may then be withdrawn or treated as a Notary's criminal offense.