Akibat Hukum Atas Perceraian Pada Masyarakat Batak Toba Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Studi Pada Desa Haunatas I Kecamatanlaguboti Kabupatentoba )

Abstract

Perceraian di Indonesia bukanlah hal yang tabu untuk saat ini dikalangan masyarakat indonesia, di sebabkan adanya aspek-aspek hukum yang berlalu di Indonesia hingga saat ini untuk mengijinkan perceraian baik itu pasal 01. 1974 tentang perkawinan, komplikasi hukum islam dan kita hukum perdata (Kuhp). Adanya sejumlah perceraian terjadi di desa hauntas I kecamatan laguboti tersebut membuat banyak pihak lain yang untuk diselesiakan penyelesaiannya, namun dari baik dari hasil kantor kepala desa, tetuah adat dan pihak gereja masih saja sulit mendapatkan kesepakatan akan kedua bela pihak hingga penyelesian tersebut harus di lanjutkan ke sidang adat yang di hadirkan oleh dalihan natollu kedua bela pihak. Permalasahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian perceraian di desa hauntas I kecamatan laguboti baik pada aturan gereja, pihak kepala desa dan sidang adat. Dan bagaimana efektivitas penyelesaian perceraian suami – istri yang mengalami perceraian pada desa hauntas I kecamatan laguboti kabupaten toba sumatra utara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan memproleh data melalui bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari wawancara dan buku, jurnal, kamus hukum serta dokumen-dokumen lainnya dengan sifat deskriptif analisis yang menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap perceraian pada desa haunatas I kabupaten toba sumatra utara menggunakan sidang adat dan tetuah adat dengan bentuk penyelesian secara mediasi. Efektifitas penyelesaian Perceraian terhadap masyrakat yang mengalami perceraian perceraian di desa haunatas I kecamatan laguboti kabupaten toba belum efektif dengan memerlukan pembaruhan akan terjadinya perceraian dikalangan suku batak yang beragama kristen hukum tersebut di sebabkan adanya tumpang tindih hukum di luar adat batak. Divorce in Indonesia is a taboo article for now among Indonesian people, because of the legal aspects that apply in Indonesia to date for divorce, whether it's 01. 1974 concerning marriage, complications of Islamic law and our civil law (KUHP). The number of divorces that occurred in the ghost village I, laguboti sub-district, made many other parties to resolve them, but from the results of the village head office, customary elders and the church it was still difficult to get an agreement for both parties so that the settlement had to be continued to the customary court that was present. by the pretext of Natollu both parties. The problem in this research is how the legal arrangements for divorce settlement in the ghost village I, laguboti sub-district, both on church rules, the village head and the customary assembly. And how to resolve the divorce of husband - wife who experienced a divorce in Ghost Village I, Laguboti Subdistrict, Toba Regency, North Sumatra. This research is an empirical normative research by obtaining data through primary and secondary legal materials derived from interviews and books, journals, legal dictionaries and other documents with descriptive analysis properties using qualitative analysis with an approach through library and field studies. The results of this study indicate that the legal regulation of divorce in the village of Haunatas I, Toba, North Sumatra, uses customary courts and traditional elders in the form of mediation. The effectiveness of divorce settlement for people who experience divorce divorce in the village of haunatas I, sub-district of laguboti, toba district, has not been effective by requiring a change in the occurrence of divorce among the Batak tribe who are Christians, the lawis caused by overlapping laws outside of Batak customs.