Penegakan Hukum Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal

Abstract

Warga Negara Asing yang berada di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan diwajibkan mentaati ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila warga negara asing melanggarnya maka akan dilakukan upaya penegakan hukum demi mewujudkan kedaulatan negara. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dapat melakukan penegakan hukum administrasi terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer sebagai sumber pertama dengan melalui hasil empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, pertama terdapat 2 (dua) jenis bagi warga negara asing yang melanggar ketentuan izin tinggal di Indonesia yaitu Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana. Kedua, Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terhadap 85 (delapan puluh lima) warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Belawan pada tahun 2022 dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa cegah dan tangkal berjumlah 6 (enam) orang, pendetensian berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, pelimpahan rudenim berjumlah 52 (lima puluh dua) orang, dan deportasi berjumlah 6 (enam) orang. Ketiga, Kendala yang dihadapi penegakan hukum administrasi dalam bidang keimigrasian yaitu secara umum diantaranya, koordinasi dengan kedutaan yang kurang responsif, minimnya sumber daya manusia, dan sarana penunjang lainnya seperti sarana penunjang operasional dan masyarakat yang kurang responsif. Selanjutnya secara khusus diantaranya, sering terjadi banjir Rob (Air Pasang), tegangan listrik tidak stabil, dan ruang deteni yang tidak memadai. Foreign citizens who are in the jurisdiction of the TPI Belawan Class II Immigration Office are required to obey the legal provisions that apply in Indonesia. If foreign nationals violate it, law enforcement efforts will be made to realize state sovereignty. TPI Belawan Class II Immigration Office can enforce administrative law against foreign nationals who violate the legal provisions in force in Indonesia. The research method in this writing is an empirical legal research method. Empirical legal research is carried out by collecting primary data as the first source through empirical results obtained through interviews. This research is a descriptive analysis which is analyzed qualitatively. Based on the results of this study, first there are 2 (two) types for foreign nationals who violate the provisions of a residence permit in Indonesia, namely Administrative Sanctions and Criminal Sanctions. Second, law enforcement carried out by the TPI Belawan Class II Immigration Office against 85 (eighty five) foreign nationals who abused their residence permits in the Belawan area in 2022 were subject to Immigration Administration Actions in the form of prevention and deterrence totaling 6 (six) people,detentions totaling 21 (twenty one) people, 52 (fifty two) people were transferred to the detention center, and 6 (six) people were deported. Third, the constraints faced by administrative law enforcement in the field of immigration, namely in general, among others, coordination with embassies that are not responsive, lack of human resources, and other supporting facilities such as operational support facilities and the community are not responsive. Furthermore, in particular, there are frequent tidal floods, unstable electricity, and inadequate detention rooms.