Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh Dalam Upaya Restorasi Sawit Di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang

Abstract

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, menjadi landasan hukum dalam upaya melakukan restorasi terhadap alih fungsi lahan hutan yang dijadikan perkebunan sawit. Terdapatnya kebun sawit keterlanjuran di Desa Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang mendorong KPH wilayah III Aceh untuk melakukan upaya restorasi terhadap kebun-kebun sawit tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh yang salah satu isinya adalah mengatur tentang restorasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh dalam upaya restorasi di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di wilayah kerja KPH Wilayah III Aceh. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara & dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak tujuh orang yang terbagi dalam tiga kategori yaitu informan kunci, utama dan tambahan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan, reduksi, penyajian serta menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh dalam upaya restorasi di Desa Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang sebagai cara untuk mencegah kerusakan serta mengembalikan fungsi kawasan hutan pada wilayah Kerja KPH Wilayah III Aceh telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan, dalam hal undang undang Nomor 11 Republik Indonesia Tentang PemerintahanAaceh dan turunanya yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. Komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksaannya masih belum ada Standard Operating Procedures (SOP). Dalam hal fragmentasi, tidak terdapat distorsi yang begitu signifikan. Implementasi terutama di dukung oleh disposisi yang dipengaruhi oleh tupoksi sesuai dengan ketentuan, faktor budaya organisasi serta insentif. Penelitian ini juga menunjukkan masih terdapat keterbatasan di KPH Wilayah III Aceh dalam hal implementasi secara paripurna. The issuance of Qanun Aceh Nomor 7 of 2016 Concerning Forestry in Aceh, has become the legal basis for efforts to restore encroachment in Forest Areas made into plantation land. The existence of an oil palm plantation in Tenggulun Village, Aceh Tamiang Regency has encouraged KPH region III Aceh to make restoration efforts for this oil palm plantation. This was done as a form of implementation of Qanun Aceh Nomor 7 of 2016 Concerning Aceh Forestry which regulates restoration. This study aims to determine the Implementation of Qanun Nomor 7 of 2016 Concerning Aceh Forestry in Restoration Efforts in Tenggulun Village, Aceh Tamiang and the factors that influence the implementation referred to in the Aceh KPH Region III Office in Langsa City. The method used is descriptive qualitative with data collection carried out through observation, interviews and documentation. While the data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research it is known that the Implementation of Qanun No. 7 of 2016 concerning Aceh Forestry in Restoration Efforts in Tenggulun Village Aceh Tamiang In preventing damage and restoring the function of forest areas in the Working Area of KPH Region III Aceh has been carried out in accordance with the provisions of laws and regulations, in this case the provisions Law No. 11 concerning the Aceh government and its derivative Qanun number 7 of 2016 concerning Aceh Forestry. Communication, resources and bureaucratic structure have been going well, but in its implementation there is still no Standard Operating Procedures (SOP). In terms of fragmentation, there is no significant distortion. While those that support implementation are dispositions that are influenced by the main tasks and functions in accordance with the provisions of the Governor of Aceh Regulation, organizational culture factors, incentives. In the event that there are still constra