Kinerja Birokrasi dalam Pemberian Reward dan Punishment untuk Peningkatan Produktifitas Kerja dan Pengembangan Karir Pegawai pada Sekretariat DPRK Langsa

Abstract

Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat ini jelas memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik. Reward dan Punishment adalah dua bentuk metode dalam memotivasi petugas layanan publik untuk melakukan memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Sekretariat DPRK Langsa merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Langsa yang terbentukiberdasarkan Qanun Pemerintah Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2004. Ditemukan ketidakadilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam hal pemberian rewatd dan punishment. Ketidakadilan dalam pemberian reward dan punishment ini yang kemudian membuat penurunan produktifititas kerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktf. Teori Agus Dwiyanto dijadikan sebagai grand theory penelitian. Sumber data penelitianini adalah data prime dan data sekunder. Dalam penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukan kinerja birokrasi Sekretariat DPRK Langsa dalam pemberian reward dan punsihment belum berjalan dengan baik. Dari 5 (lima) indikator dari teori Agus Dwiyanto yang digunakan, terdapat 3 (tiga) indikator yang dinilai belum maksimalatau belum baik, yaitu pada dimensi produktivitas, akuntabilitas, dan responsivitas. Sementara untuk kualitas layanan dan responsibilitas sudah dinilai baik karena dapat menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Beberapa faktor penghambat kinerja birokrasi Sekretariat DPRK Langsa yaitu; kurangnya ketersediaan anggaran dan perencanaan yang baik, kurangnya transparansi dan keadilan dalam pemberian reward dan punisment, dan umpan balik atasan terhadap bawahan masih minim. Bureaucracy is a state organizing system with very complex tasks and this obviously requires good government management operational control. Reward and Punishment are two methods of motivating public service officers to provide excellent service and improve their performance. The Langsa’s Parliament Secretariat is one of the Regional Organizations of Langsa City which was formed based on the Langsa City Government by Qanun Number 4 of 2004. An injustice was found at the Secretariat of the Langsa City People's Legislative Assembly in terms of giving rewatd and punishment. This injustice in the provision of rewards and punishments causes a decrease in the work productivity of employees of the Langsa City People's Representative Council Secretariat. Thistype of research is descriptive qualitative with an inductive approach. Agus Dwiyanto's theory is used as a grand theory research. The data sources for this research are primary data andisecondary data. In determining the research informants using purposive sampling and snowball sampling techniques. Theresults of the study show that the performance of the Langsa’s Parliament Secretariat bureaucracy in giving rewards and punishments has not gone well. Of the 5 (five) indicators from Agus Dwiyanto's theory used, there are 3 (three) indicators that are considered not optimal or not good, namely on the dimensions of productivity, accountability and responsiveness. Meanwhile, service quality and responsibility have been considered good because they can carry out according to existing principles and in accordance with theirduties and functions. Some of the factors inhibiting the performance of the Langsa’s Parliament Secretariat Bureaucracy, namely; lack ofbudget availability and good planning, lack of transparency and fairness in giving rewards and punishments, and feedback from superiors to subordinates is still low.