Implementasi PeraturaniMenteri dalamiNegeriinomori8 Tahuni2016 teradap Pelayanan KTP Elektronik pada Kantor Camat Medan Amplas

Abstract

Program KTP Elektronik ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan implementasi kebijakan Permendagri No. 8 Tahun 2018 pada Kantor Camat Medan Amplas dan faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi. Peneliti menggunakan Teori Edwards III sebagai pedoman analisis dan menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana sebagai teknik analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pengambilan data primer dengan teknik purposive sampling untuk menentukan informan penelitian yaitu Camat Medan Amplas sebagai informan kunci, Sekretaris Camat dan Kasi Tata Pemerintahan sebagai informan utama, informan tambahan sebanyak tujuh orang. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan KTP Elektronik di Kantor Camat Medan Amplas sudah cukup baik namun masih memiliki kendala. Komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan warga masyarakat sudah cukup baik, SDM sudah memiliki kompetensi yang sesuai, SOP sudah ditetapkan dan petugas bertindak sesuai dengan SOP yang ada. Namun, masih kurangnya partisipasi dan kesadaran warga masyarakat menyebabkan target perekaman KTP masih belum terpenuhi. Faktor yang mempengaruhi implementasi adalah adanya peraturan pemerintah yang menjadi pedoman pelaksanaan implementasi, sosialisasi kebijakan, SDM yang sudah sesuai, sarana dan prasarana yang lengkap. Electronic Identity Card program is implemented throughout Indonesia, including in Medan Amplas District. Focus of this research is the implementation of Permendagri No. 8 of 2018 at the Medan Amplas Sub- District Office and factors influencing implementation policies. Research used Edwards III's theory for analysis and used the theory of Miles, Huberman and Saldana as an analytical technique. The research used descriptive qualitative with primary data using purposive sampling technique. The Head of Medan Amplas Sub-District as the key informant, the Secretary and Head of Governance as the main informants, seven additional informants. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of the Electronic Identity Card policy at the Medan Amplas Sub-district Office is quite good but still has problems. Communication between policy makers, implementers and community members is quite good, human resources have appropriate competencies, SOPs have been established and officers act according to existing SOPs. However, the lack of community participation and awareness has resulted in the target of recording data still not being met. Factors that influence implementation are the existence of government regulations that serve as guidelines for implementing implementation, policy outreach, appropriate human resources, complete facilities and infrastructure.