Implementasi Penyetaraan Jabatan Struktural Eselon V Ke jabatan Fungsional PAda KAntor Pengawasan Dan Pelayanan BEA dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

Abstract

Salah satu program penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pemerintah adalah penyederhanaan birokrasi berupa alih jabatan struktural ke jabatan fungsional pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Dengan bergulirnya penyetaraan jabatan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, masih adanya permasalahan yang dihadapi oleh setiap pejabat fungsional. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi penyetaraan jabatan serta pendukung dan penghambat implementasi dimaksud pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dari 4 (empat) orang informan yang dipilih secara purposive sampling yakni Ahmad Lufthi, Hasanuddin, Despant S, Maju K dan dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan Permenpan RB tentang penyetaraan jabatan yang wajib tanpa kontekstualisasi dan adaptasi menyebabkan masalah pada pengembangan jenjang karir, sehingga berpotensi menimbulkan implikasi terhadap sistem kerja yang tidak efektif. Fakta di lapangan dampak dari implementasi kebijakan penyetaraan jabatan ini menggambarkan tidak adanya kejelasan mengenai pengembangan jenjang karir ke depannya, sehingga menyebabkan semangat kerja berkurang yang nantinya dapat berpengaruh pada hasil yang diharapkan. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat melakukan pembenahan terhadap kebijakan ini agar nantinya dapat selaras dengan kebutuhan pejabat fungsional sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik. Onexof the bureaucratic simplification programs carriedxout byxthegovernmentxis bureaucratic simplification in the form ofxtransferring structural positionsxto functional positionsxinxthexState Civil Apparatus (ASN) which isxregulatedxinxthe Regulationxof thexMinister ofxAdministrative Reformxand BureaucraticxReformxof thexRepublic ofxIndonesia Numberx17 ofx2021 concerningxEqualizationxof AdministrativxPositions intoxFunctionalxPositions . Withxthe ongoingequalization ofxpositions within thexoffice ofxthexDirectorate GeneralxofxCustomsxandxExcise, there are still problems faced by each functional official. Thisxstudy aimsxto determine theximplementation ofxequalization ofxpositionsxas wellxas thexfactors andximplementation constraints referred to in the Belawan Middle Type Customs and Excise Service and Monitoring Office. The method used is descriptive qualitative by collecting data from 4 (four) informants selected by purposive sampling namely Ahmad Lufthi, Hasanuddin, Despant S, Maju K and carried out through observation, interviewsxandxdocumentation. Whilexthexdata analysisxtechniques usedxare dataxcollection, dataxreduction, dataxpresentation, andxdrawingxconclusions. Basedxon thexresults ofxthe study it isxknown thatxthe implementationxof equalizationxof positions in the context ofxsimplification ofxthe bureaucracyxat thexCustoms andxExcise ServicexOffice ofxthexBelawan MiddlexTypexCustoms, NorthxSumatra still needs to make improvements to this policy. This study found that the regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform concerning mandatory equalization of positions without contextualization and adaptation causes problems in the development of career paths, which has the potential to have implications for an ineffective work system. Facts on the ground that the impact of the implementation of the equalization of positions policy illustrates the lack of clarity regarding the development of future career paths, causing reduced morale which can later affect the expected results. Thus, this study recommends that the centra government make improvements to this policy so that later it can be aligned with the needs of functional officials so that the implementation can run well.