Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20316
Title: Peran Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) terhadap Masyarakat Miskin yang Mengalami Kasus Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas IB Kisaran )
Other Titles: The Role of the Legal Aid Institute for the Light of Truth and Justice (YLBH-CKK) towards Poor Communities Experiencing Criminal Cases (Study at Class IB Kisaran District Court)
Authors: Manurung, Julpan Hartono Suria Manja
metadata.dc.contributor.advisor: Siregar, Taufik
Keywords: peranan;YLBH-CKK;masyarakat miskin;kasus pidana;poor communities;criminal cases
Issue Date: May-2023
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;201803027
Abstract: YLBH-CKK belum dapat memenuhi seluruh kewajibannya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.Hal ini ditunjukkan fakta bahwa banyak individu berpenghasilan rendah,kekurangan akses terhadap bantuan hukum dalam masalah pidana. Rumusan masalah penelitian ini didasarkan pada: 1) UU apa yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum di Indonesia, 2) Bagaimana peran YLBH-CKK bagi masyarakat miskin yang terlibat kasus pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kelas IIA Kisaran), 3 ) Kendala apa saja yang dihadapi YLBH-CKK dalam menghadapi orang miskin tersangkut kasus pidana Metode deskriptif digunakan untuk penelitian ini, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk analisis data. Menurut temuan penelitian, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum YLBH-CKK memberikan bantuan hukum kepada warga yang menghadapi kasus pidana mengajukan permohonan bantuan, disertai dengan bukti identitas diri dan surat keterangan miskin dari pemerintah setempat. Hambatan YLBH-CKK terhadap masyarakat miskin adalah sebagai berikut: Adanya advokat yang meminta bayaran kepada klien penerima bantuan hukum tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku agar memiliki pemahaman yang benar tentang pemberian bantuan hukum disarankan agar dilakukan sosialisasi yang lebih intensif. YLBH-CKK harus mempekerjakan advokat yang berintegritas tinggi. Selain itu, pemerintah harus menambah jumlah dana yang dialokasikan ke YLBH-CKK untuk Mmemberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. LBH-CKK has not been able to fulfill all of its obligations to provide legal aid to the poor. This is demonstrated by the fact that many low-income individuals lack access to legal aid in criminal matters. The formulation of this research problem is based on: 1) What laws regulate the provision of legal aid in Indonesia, 2) How is the role of YLBH-CKK for the poor involved in criminal cases (Study at Class IIA District Court Kisaran), 3) What obstacles are faced by YLBH-CKK in dealing with poor people involved in criminal cases Descriptive method is used for this research, while qualitative method is used for data analysis. According to the research findings, the provision of legal aid to the poor is regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid..YLBH-CKK provides legal aid to citizens facing criminal cases, submitting an application for assistance, accompanied by proof of identity and a certificate of poverty from the local government.YLBH-CKK's obstacles to the poor are as follows: In order to have a correct understanding of the provision of legal aid, it is recommended that more intensive socialization be carried out.YLBH-CKK should employ advocates with high integrity. In addition, the government should increase the amount of funds allocated to YLBH-CKK to provide legal aid to the poor.
Description: 82 Halaman
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20316
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
201803027- Julpan Hartono Suria Manja Manurung Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography1.16 MBAdobe PDFView/Open
201803027- Julpan Hartono Suria Manja Manurung Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV341.84 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.