Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berbasis Paperless Pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengalisa implementasi dan mengidentifikasi faktor yang menjadi pendorong dan penghambat Implementasi kebijaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil berbasis paperless pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan dengan mengaplikasikan Teori Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada peneltian ini menggunakan 4 tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berbasis Paperless pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan masih berjalan belum optimal ini dikarenakan : (1) Belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya kerja berorientasi pelayanan, (2) Rendahnya minat PNS dalam mengajukan kenaikan pangkat pada tahun pandemi covid-19, dan (3) Pengembangan sistem informasi kepegawaian belum sepenuhnya dapat menghasilkan informasi yang akurat. BKDPSDM Kota Medan berupaya menjalankan pelayanan kenaikan pangkat berbasis paperless dengan mengoptimalkan sistem SAPK dan SIASN sehingga data pegawai menjadi terintegrasi agar kedepannya pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien. The purpose of this study is to analyze the implementation and identify the factors that are driving and inhibiting the implementation of the Government Regulation Number 11 of 2017 policy on paperless-based civil servant promotion services at Regional Personnel Agency and Human Resource Development in Medan City by applying Edward III's theory. This study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this research uses 4 stages, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of the study, it shows that the implementation of the policy of Government Regulation Number 11 of 2017 in Service for Promotion of Paperless-Based Civil Servants at Regional Personnel Agency and Human Resource Development in Medan City is still not optimal because: (1) the value of implementation culture has not been optimal in service-oriented work, (2) civil servants have low interesting to apply promotion because pandemic of Covid-19, and (3) development of staffing information system has not really to produce accurate information. BKDPSDM Medan City seeks to run paperless-based promotion service by optimizing the SAPK and SIASN systems so that employee data becomes integrated. So in the future employee data services can be provided effectively and efficiently.