Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkoba Anak Sebagai Pelaku Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Abstract

Dalam konteks penegakan hukum yang progresif, maka dibutuhkan upaya-upaya yang maksimal dari pihak / Lembaga penegak hukum khususnya Kepolisian karena memiliki satuan narkoba di setiap kepolisian daerah. Diperlukan kebijakan untuk mengoptimalisasi satuan fungsi kepolisian berupa mengedepankan tindakan kepolisian berupa tindakan preemtif dan preventif dan sinergitas dengan Lembaga-lembaga penegak hukum lainnya guna terjadi kesepahaman antara antar penegak hukum terhadap persoalan anak sebagai pelaku yang terlibat dalam tindak pidana narkoba . Penelitian ini berfokus pada bentuk hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia , kendala penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Kota Medan serta strategi kebijakan penal dan non penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi Tindak pidana Narkoba oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dianalisis dengan kualitatif. Hasil penelitian yang pertama bentuk hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan undang-undang dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Penjatuhan sanksi pidana bagi anak dijadikan sebagai ultimum remedium. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak pidana narkoba Di Wilayah Kota Medan dapat dikategorikan kepada kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri atas adanya polisi yang membackingi/melindungi pengedar narkoba sehingga informasi penyelidikan selalu bocor, dana operasional yang minim, sumber daya manusia di satuan narkoba Polrestabes Medan yang terbatas, serta minimnya sarana prasarana dan alat penunjang operasional dalam pemberantasan narkoba. Sedangkan kendala eksternal terdiri atas, peredaran narkoba dikendalikan dari Lapas , lingkungan yang tidak baik dan masyarakat yang tidak mendukung tugas kepolisian , maraknya tempat hiburan malam ditempat pemukiman masyarakat , modus operandi yang berubah-ubah dengan pengendali dari Lapas serta adanya perlawanan pelaku kejahatan bagi petugas kepolisian dilapangan . In the context of progressive law enforcement, maximum efforts are needed from law enforcement agencies/agencies, especially the Police because they have a narcotics unit in each regional police force. Policies are needed to optimize the police function unit in the form of prioritizing police action in the form of pre-emptive and preventive actions and synergy with other law enforcement agencies so that there is an understanding between law enforcers regarding the issue of children as perpetrators involved in drug crimes. This research focuses on the forms of punishment for children who commit drug crimes based on Indonesian laws and regulations, the obstacles to law enforcement against children as perpetrators of drug crimes in the Medan City Region and the penal and non-penal policy strategies carried out by the Indonesian National Police in tackling Drug crime by children. The research method used is normative juridical. The data was collected by means of a literature study which was sourced from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively. The results of the first research are that the form of punishment for children who commit drug crimes based on the law can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment and sanctions in the form of medical and social rehabilitation. The imposition of criminal sanctions for children is used as an ultimum remedium. Obstacles to Law Enforcement Against Children as Perpetrators of Drug Crimes in the Medan City Region can be categorized into internal constraints and external constraints. Internal obstacles consist of the presence of police who back/protect drug dealers so that investigation information is always leaked, minimal operational funds, limited human resources in the Medan Polrestabes narcotics unit, and minimal infrastructure and operational support tools in eradicating narcotics. While external constraints consist of drug trafficking being controlled from Lapas, the environment is not good and the community does not support police work, the rise of nightclubs in residential areas, the modus operandi changes with controllers from Lapas and there is resistance from criminals by police officers. in the field .