Tinjauan Psikologi Terhadap Pemberatan Hukuman dalam Tindakan Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Pada dasamya undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberian pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik dikodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Disamping pemberatan pidana umum tersebut juga menyebutkan beberapa dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu dan tidak berlaku untuk tindak pidana. Dasar yang menyebab diperberatnya pidana umum ialah jabatan (Pasal 52 KUHP), karena menggunakari saran bendera (Pasal 52 (a) KUHP), dan dasar pemberatan pidana karena pengulangan dan penggabungan (Pasal 63 ayat (1) KUHP). Sedangkan pemberatan pidana khusus karena sipembuat dapat dipidana melalui atau diatas ancaman maksimal pada tindak pidana yang bersangkutan, sebab dicantumkan secara tegas berlaku tindak pidana tertentu misalnya Pasal 363,365, KUHP dan beberapa pasallain. Berdasarkan kesimpulan penulis bahwa psikologi kriminal terhadap penjatuhan hukuman sangat berpengaruh karena berkaitan dengan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta mengetahui gelolak-gelolakjiwa manusia sehingga deviasi-deviasi dapat dicegah. Oleh karena itu hokum pidana merupakan suatu wahana untuk melindungi kepetingan individu atau golongan dari gangguan individu atau golongan yang lainnya dalam hidup bennasyarakat, berbangsa dan bemegara. Dengan demikian apabila adanya menggangu kepentingan maka dapat dikenai serta sanksi yang dijatuhkan melihat kepada tujuan hukuman adalah memberi efek jera terhadap pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya dilain waktu. Penggunaan pemberatan hokum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Jadi apabila seseorang dijatuhi hukuman maka hukumannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini agar terwujudkan kegunaan hukum pidana sebagai''u/timum Remedium".