Peranan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu)

Abstract

Kejaksaan adalah sebagai alat negara penegak hukum pada hakekatnya merupakan abdi masyarakat yang mempunyai kewajiban dan berfungsi sebagai pencari kebenaran dan penegak keadilan. Kejaksaan juga sebagai pendamba keadilan dan mempunyai kewajiban untuk menunjukkan kepastian hukum. Dengan demikian pembahasan ini mengetengahkan penelitian perihal pengaturan tentang Jaksa dalam Hukum Acara Pidana pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu khususnya dalam penuntutan tindak pidana psikotropika. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana psikotropika di pada Tingkat Pengadilan Negeri. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kejaksaan Negeri Medan, serta mempelajari kasus yang sesuai dengan judul penelitian. Dari hasil penelitian maka diketahui Bahwa Jaksa di samping mempunyai tugas penyidikan juga merupakan koordinator dari penyidik lainnya. Dengan kata lain bahwa apabila jaksa melakukan suatu penyidikan maka penyidik lainnya dengan sendirinya akan menghentikan penyidikannya sebab di dalam hal tindak pidana Jaksa mempunyai hak penuh dalam hal penyidikan. Bahwa di dalam lingkungan tugas aparatur penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maka kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral yaitu dimana kedudukan kejaksaan disini berada di tengah-tengah antara penyidik kepolisian dan pengadilan. Selain koorporatif dalam melakukan fungsinya maka pihak Kejaksaan juga diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan penelahaan terhadap kasus-kasus yang telah diserahkan pihak kepolisian kepada mereka. Dalam menciptakan koordinasi yang mantap antara aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan agar dapat kiranya lebih ditingkatkan kualitas dari koordinasi tersebut sehingga permasalahan dalam pengajuan sebuah kasus pidana dapat lebih dikecilkan. Hendaknya kualitas sumber daya manusia pihak kejaksaan dapat lebih ditingkatkan seiringan dengan perkembangan dunia kejahatan itu sendiri yang memiliki kelebihan dalam hal penggunaan teknologi. The judiciary is essentially a law enforcement tool is a public servant who has obligations and functions as a seeker of truth and enforcer of justice. The judiciary is also a seeker of justice and has the obligation to demonstrate legal certainty. Therefore This discussion presents research regarding the regulation of prosecutors in Criminal Procedure Code at the Lubuk Pakam District Attorney's Office in Pancur Batu especially in the prosecution of psychotropic crimes. The problems examined in this study are how the position of the Prosecutor in carrying out the prosecution of psychotropic crimes in District Court Level. To discuss these problems, research is carried out in detail library and field research at the Medan District Attorney, as well study cases that are in accordance with the title of the study. From the results of the research, it is known that the Attorney besides has the task of investigation is also the coordinator of other investigators. In a word another that if the prosecutor conducts an investigation then other investigators with itself will stop the investigation because it is in the case of a criminal act by the Prosecutor has full rights in terms of investigation. That in the task environment law enforcement apparatus, namely the police, prosecutors and courts, then the prosecutor's office occupy a key position or a central position, namely where the position of the prosecutor here is in the middle between police investigators and courts. Besides cooperative in carrying out its functions, the Attorney General's Office is also expected can be more active in conducting a review of the cases that have been handed over to them by the police. In creating that coordination between law enforcement officials including the Attorney General's Office so that more can be expected improve the quality of the coordination so that problems in the filing of a criminal case can be further discouraged. It should be source quality Attorney's human resources can be further improved along with the development of the world of crime itself which has advantages in terms of technology use.