Peranan Kepolisian Resort Samosir dalam Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Samosir)

Abstract

Kesimpulan Proses hukum yang perlu dilakukan agar lalu lintas berjalan dengan tertib dan aman adalah pengguna jalan harus mentaati rambu-rambu lalu lintas, safety riding (helm atau sabuk pengaman) ketika berlalu lintas, menggunakan kecepatan yang tidak terlalu berlebihan dalam berkendaraan, dan lain sebagainya. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap undang-undang lalu lintas harus menunjukkan kesungguhan yang berarti hal ini terlihat dari langkah-langkah sosialisasi Undang-undang Lalu Lintas harus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Untuk penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya yakni melakukan koordinasi kepada instansi terkait seperti dinas perhubungan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang berhubungan dengan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional sehingga koordinasi ini sangatlah penting supaya keselamatan dan masalah kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dapat ditangani secara baik serta tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian setiap pelanggaran tentang lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut : 1. Jumlah angka kematian meningkat disebabkan dari faktor manusia itu sendiri, terbukti dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi di daerahdaerah di seluruh Indonesia khususnya pada kawasan Polres Samosir yang menyebab melayangnya nyawa seseorang 2. Kurangnya penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat tentang lalu lintas sehingga menyebabkan kelalaian/kealpaan masyarakat yang mengendarai kendaraannya begitu ugal-ugalan di jalan raya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Iuka-Iuka dan mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang 3. Kurang layaknya sarana dan prasarana yang ada seperti jalan berlobang, tidak adanya marka j alan yang jelas di setiap persimpangan ataupun tikungan. Conclusion Legal processes that need to be carried out so that traffic runs in an orderly manner and safe is that road users must obey traffic signs, safety riding (helmet or seat belt) when in traffic, using speed who are not too excessive in driving, and so forth. Temporary That's an effort made by the parties involved in the framework realizing public legal compliance with traffic laws must show seriousness which means this can be seen from the steps Socialization of Traffic Laws must be implemented as well as possible. For the application of Law Number 22 of 2009 concerning Then Road Traffic and Transportation must be carried out properly, namely Coordinate with related agencies such as the Department of Transportation, police, prosecutors and courts related to competence officials who carry out functions in the field of traffic and road transportation on a regular basis nationally so this coordination is very important for safety and the problem of public traffic law compliance can be handled properly as well there is no overlapping authority in the resolution of each violation about traffic. Based on the results of research and discussion, the authors concluded several things including the following: 1. The number of deaths has increased due to the human factor itself, evidenced by the many cases of traffic accidents that occur in these areas throughout Indonesia, especially in the Samosir Police area cause someone's life to be lost 2. Lack of outreach and guidance to the public about traffic thus causing negligence / negligence of the driving community the vehicle was so reckless on the highway that it caused traffic accidents that result in injuries and result lose someone's life 3. Inadequate existing facilities and infrastructure such as pothole roads, no there are clear road markings at every intersection or bend.