Tinjauan Yuridis Alasan Pemberatan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Sendiri (Studi Kasus N0.229/Pid.Sus/2015/Pn.Bnj).

Abstract

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa. Namun, akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai pencabulan anak di bawah mnur yang dilakukan baik dari orang dewasa maupun sesama anak di bawah umur. Semakin meningkatnya kriminahtas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus dalam melakukan tindak pidana. Di samping itu pula, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Salah satu bentuk tindak pidana yang dapat terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak. Pada khususnya yang terjadi di Percukaian, Kel. Pahlawan, Kee. Binjai Utara, Kota Binjai yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan yang dapat diancam de11gan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dalam putusan perkara No.229/Pid.Sus/2015/Pn.BNJ menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,000 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: Apakah Putusan Hakim dalam memutuskan Perkara No.229/Pid.Sus/2015/Pn.BNJ telah memenuhi asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang berupa study putusan No.229/Pid.Sus/2015/Pn.BNJ digunakan untuk untuk menemukan atau merumuskan tentang putusan pengadilan mengenai perbuatan pencabulan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan telah memenui asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah bahwa dalam penerapan hukum pidana terhadap delik pencabulan anak di bawah umur dalam Perkara No.229/Pid.Sus/2015/Pn.BNJ yang berpedoman pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan mempertimbangkan unsur kepasatian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam hal unsur kepastian hukum dalam putusan tersebut menurut penyusun telah terpenuhi karena hakim telah memberikan sanksi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesarRp 1.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan ubsidair 6 ( enam) bulan kurungan. Dalam unsur kemanfaatan belum terpenuhi karena berdasarkan putusan hakim dalam perkara ini tidak memuat tentang ketentuan perlindungan khusus yakni upaya rehabilitasi yang menjadi hak anak sebagai korban dari tindak pidana. As the next generation of the nation, children are the nation's buds continue the existence of a nation. However, recently there has been an act crime regarding the molestation of a child under the manur which is carried out either by an adult as well as other minors. The increasing crime in Indonesia resulted in the emergence of various modes of committing a crime. Besides that Also, due to the lack of public knowledge about the law. one of a kind criminal acts that can occur in society are criminal acts of child abuse. On especially what happened in Excise, Kel. Hero, Kee. North Binjai, Binjai City every year has increased quite rapidly. In Law 35 of 2014 concerning Child Protection which regulates regarding the criminal act of obscenity which can be punished with a maximum imprisonment of 15 years and a maximum fine of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah) and a minimum of Rp. 60,000,000.00 (sixty million rupiah). In the case verdict No.229/Pid.Sus/2015/Pn.BNJ sentenced the defendant to imprisonment for 12 (twelve) years and a fine of IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah), if the fine cannot be paid by the defendant then it is replaced by a criminal confinement for 6 (six) months. Based on this description, the following problem formulation can be drawn: Is The Judge's decision in deciding Case No.229/Pid.Sus/2015/Pn.BNJ has fulfilled the principles of certainty, benefit and fairness. The type of research in this thesis is library research. which is in the form of a decision study No.229/Pid.Sus/2015/Pn.BNJ is used to find or formulate a court decision regarding the act of obscenity in accordance with laws and regulations and has met the principles of certainty, benefit and justice in accordance with Law no. 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. The conclusion that can be drawn from this research is that in application criminal law against the offense of molestation of a minor in the case No.229/Pid.Sus/2015/Pn.BNJ which is guided by Article 82 of Law Number 23 2002 concerning Child Protection taking into account the element of certainty, benefit and justice. In terms of the element of legal certainty in the decision according to the compiler has been fulfilled because the judge has given a prison sentence for 12 (twelve) years and a fine of IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah) with ubsidair 6 (six) months in prison. The element of expediency has not been fulfilled because based on the judge's decision in this case does not contain provisions for protection Specifically, rehabilitation efforts are the rights of children as victims of criminal acts.